Infografis
Suara.com - Ada pemandangan yang sudah jadi bagian hidup kita di jalanan Jakarta. Suara sirene memecah kemacetan.
Diikuti deretan kendaraan patwal yang mengawal pejabat melaju di tengah antrean mobil lain yang pasrah menepi.
Apakah ini masih relevan? Wakil Ketua MTI Pusat, Djoko Setijowarno, punya pandangan menarik. Patwal sebaiknya hanya untuk presiden dan wakil presiden.
Djoko menilai, terlalu banyak kendaraan pejabat yang mendapat hak istimewa membuat pengguna jalan lainnya "berbagi stres" akibat kemacetan dan kebisingan yang ditimbulkan.
Lebih dari 100 kendaraan dikawal setiap hari. Padahal, jalan-jalan ini dibangun dari pajak yang juga dibayar oleh masyarakat.
"Pengguna jalan lainnya punya hak yang sama. Sirene dan patwal mestinya untuk hal-hal benar-benar mendesak," ujarnya. Senin 27 Januari 2025.
Pasal 134 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang memberikan hak utama untuk kendaraan tertentu, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan presiden.
Tapi, tak semua pejabat perlu perlakuan spesial, bukan?
Angkutan Umum, Pilihan Pejabat Peka
Baca Juga: Kapolres Jaksel Soroti Penanganan Kasus Pembunuhan oleh AKBP Bintoro: Aneh, Sangat Lama
Djoko juga mengusulkan sesuatu yang terdengar sederhana tapi berdampak besar. Pejabat negara, setidaknya seminggu sekali, menggunakan angkutan umum.
“Di Jakarta, akses transportasi umum sudah merata, dari KRL hingga MRT,” katanya.
Dengan begitu, pejabat akan lebih paham kondisi masyarakat yang mereka layani.
Tak hanya itu, Djoko mengingatkan perlunya penegakan aturan lebih tegas.
“Oknum yang memanfaatkan hak patwal demi uang harus ditindak. Denda bagi pelanggar perlu ditingkatkan agar efek jera tercapai,” tegasnya.
Apakah hak istimewa di jalan memang harus diberikan begitu luas? Mungkin sudah saatnya pejabat lebih dekat dengan rakyat, bukan hanya lewat kebijakan, tapi juga pengalaman sehari-hari di jalanan.
