Suara.com - Skandal heboh yang melibatkan salah satu pejabat di kementerian. Pejabat tersebut menggunakan sopir dari kementerian untuk urusan pribadi.
Dilansir dari ABC News, pejabat di Kementerian Transportasi negara bagian New South Wales (NSW), Australia bernama Haylen nekat 'meminjam' sopir kementerian untuk acara pribadi.
Pada penghujung Januari 2025, saat kebanyakan warga Australia masih menikmati liburan panjang, sopir kementerian justru harus 'bekerja' 13 jam. Tugasnya?
Menjemput Sang Menteri dari peristirahatan mewahnya di Caves Beach, lalu mengantarnya bersama lima sobat untuk bersantap di restoran bergengsi Brokenwood Wines.
"Perjalanan dinas selama hari kerja," begitu tercatat di dokumen resmi. Namun siapa sangka, 'perjalanan dinas' ini ternyata lebih mirip tur kuliner mewah yang membuat kantong pembayar pajak meringis.
Dari pukul 8 pagi hingga hampir 9 malam, van Kia berkapasitas delapan penumpang itu menjadi taksi pribadi para pejabat yang sedang bersantai.
"Saya khilaf," aku Haylen dengan nada menyesal saat badai kritik menerjang. Meski aturan memperbolehkan, tapi nurani publik berkata lain.
Bahkan Perdana Menteri Chris Minns pun angkat bicara, menyebut tindakan ini "jelas tidak dapat diterima" - sebuah tamparan diplomatik yang cukup keras untuk seorang menteri.
Mark Speakman dari kubu oposisi tak mau ketinggalan mencuri momentum. Dengan tajam ia menyebut insiden ini sebagai "penghinaan terhadap pembayar pajak".
Tuntutan pengunduran diri pun bergema, tidak hanya untuk Haylen tapi juga untuk Rose Jackson, menteri lain yang ikut dalam 'piknik mewah' tersebut.
Menariknya, di tengah kecaman publik, Haylen masih sempat memuji sopirnya sebagai "orang yang sangat baik dan sangat profesional".
Sebuah pujian yang mungkin tak sebanding dengan 13 jam waktu yang terbuang untuk mengantar jemput para pejabat yang sedang bersantai.
Kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa jabatan publik bukanlah tiket untuk berfoya-foya dengan uang rakyat.
Meski Haylen bersikeras bertahan di kursinya, setidaknya insiden ini telah memaksa pemerintah NSW meninjau ulang aturan penggunaan fasilitas negara. Siapa sangka, sepiring makan siang bisa memicu reformasi kebijakan?
Sementara itu, para pembayar pajak NSW mungkin sedang berpikir: berapa banyak 'perjalanan dinas' serupa yang lolos dari pengawasan publik?
