- BYD, perusahaan otomotif Tiongkok, mengajukan gugatan di Pengadilan Perdagangan Internasional AS menentang kebijakan tarif impor.
- Perusahaan tersebut menggugat dasar hukum tarif, yaitu Undang-Undang IEEPA, yang dianggap tidak memberikan kewenangan penetapan tarif.
- BYD menuntut pengembalian seluruh bea masuk yang telah dibayarkan sejak April 2025 atas dasar perlindungan hak bisnis.
Suara.com - Raksasa otomotif asal China, BYD, mengambil langkah berani dengan melayangkan gugatan terhadap Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Berdasarkan data dari U.S. Court of International Trade New York, gugatan tersebut resmi terdaftar dengan nomor perkara 26-00847. Dalam laporannya, BYD menggugat penggunaan kewenangan darurat yang menjadi dasar pemberlakuan tarif impor.
Perusahaan menuntut pengembalian seluruh bea masuk yang telah mereka bayarkan terhitung sejak April 2025.
BYD secara khusus mempersoalkan penggunaan dari Undang-Undang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Pihak perusahaan menyatakan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan tarif.
BYD menilai bahwa undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah tarif maupun frasa lain dengan makna setara.
Langkah hukum ini dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis mereka. BYD menegaskan bahwa pengajuan gugatan independen diperlukan untuk melindungi hak perusahaan mendapatkan pengembalian dana atas tarif yang telah dibayarkan sejak kebijakan tersebut diberlakukan.
Di pasar Amerika Serikat, BYD memiliki lini bisnis yang cukup masif. Perusahaan ini mengelola berbagai sektor mulai dari bus dan kendaraan komersial, produksi baterai, sistem penyimpanan energi, hingga panel surya.
Gugatan dari BYD diprediksi akan menjadi sorotan dunia internasional dan berpotensi menjadi preseden penting. Kasus tersebut akan menguji batasan hukum terkait sejauh mana kewenangan seorang presiden dalam menerapkan kebijakan tarif yang berbasis pada undang-undang darurat di Amerika Serikat.
Baca Juga: M6 Cocok Jadi Mobil Keluarga untuk Mudik? Simak Daftar Harga Mobil BYD Februari 2026