DPRD bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Maluku menyiapkan peraturan daerah mengenai pengelolaan hutan adat.
Ia menjelaskan bahwa penyiapan peraturan daerah mengenai pengelolaan hutan adat antara lain mencakup penyusunan naskah akademik, pelaksanaan konsultasi publik, studi banding, dan penyerapan aspirasi dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.
Azis mengemukakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan hutan adat di daerah-daerah di wilayah Provinsi Maluku belum tentu sama, karenanya dewan akan mengumpulkan masukan dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
