- RI butuh utang Rp1.650 T pada 2026 demi tutup defisit dan utang jatuh tempo.
- Jatuh tempo utang memendek ke 7,7 tahun, picu risiko biaya bunga tinggi.
- Daya serap bank dan BI mulai jenuh, sementara minat ritel ke SBN masih rendah.
Suara.com - Kementerian Keuangan diprediksi bakal mengarungi ombak fiskal yang sangat turbulen pada tahun 2026. Meski dokumen RAPBN mencatat target pembiayaan utang neto sebesar Rp832,21 triliun, angka tersebut hanyalah "puncak gunung es".
Realitas di lapangan menunjukkan kebutuhan penarikan utang bruto yang jauh lebih masif yakni mencapai Rp1.650 triliun.
Lonjakan kebutuhan ini bukan sekadar untuk menambal defisit anggaran, melainkan untuk melunasi pokok utang lama yang jatuh tempo. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun tengah menghadapi tantangan fiskal yang begitu berat.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memperingatkan bahwa pemerintah kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. "Pemerintah butuh sekitar Rp1.650 triliun dan sedang berisiko tidak memperoleh sebesar itu," tegasnya dalam analisis terbaru.
Persoalan utama bukan sekadar nominal, melainkan menyusutnya napas utang negara. Rata-rata waktu jatuh tempo (Average Time to Maturity/ATM) terus memendek secara konsisten, dari 9,73 tahun pada 2014 menjadi hanya 7,7 tahun pada proyeksi 2026. Kondisi ini memicu refinancing risk risiko kegagalan mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama, atau terjebak dalam bunga tinggi saat melakukan pembiayaan kembali.
Di pasar surat utang, angin segar dari investor asing pun tak kunjung datang. Mereka terpantau masih dalam posisi wait and see, skeptis terhadap disiplin fiskal domestik. Sementara itu, "benteng" domestik mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bank Indonesia dan perbankan nasional sudah memegang porsi Surat Berharga Negara (SBN) yang sangat signifikan, masing-masing mencapai 24,81% dan 20,22%.
Harapan pada investor ritel pun tampak layu. SBN ritel hanya menyumbang 8,09% dari total kepemilikan. Masyarakat kelas menengah ke atas dilaporkan lebih memilih memarkir dananya di aset aman seperti emas dan valuta asing ketimbang surat utang negara.
Dengan skala dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang dipatok pada level 4 (Tinggi/Sangat Mungkin), pemerintah dituntut melakukan manuver luar biasa. Tanpa disiplin fiskal yang ketat dan kemampuan meyakinkan pasar global, target Rp1.650 triliun tersebut bisa menjadi lubang hitam yang mengancam stabilitas ekonomi nasional di tahun 2026.
Baca Juga: Purbaya Mau Tambah Bandwidth Coretax Jelang Deadline SPT Tahunan
