- Ketidakpastian kepemimpinan moneter memicu pelemahan nilai tukar di pasar keuangan.
- Prioritas pertumbuhan dibanding stabilitas berisiko memicu arus modal keluar.
- Keselarasan BI dengan kebijakan fiskal pemerintah menantang kredibilitas moneter.
Suara.com - Stabilitas ekonomi Indonesia tengah berada dalam sorotan tajam seiring munculnya kekhawatiran atas meningkatnya tekanan domestik dan volatilitas global.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan peringatan keras bahwa mata uang Garuda saat ini tidak hanya bertarung melawan sentimen pasar global, tetapi juga menghadapi "badai ekspektasi" terkait arah kepemimpinan otoritas moneter di masa depan.
Dalam diskusi publik bertajuk “Depresiasi Rupiah: Dilema Independensi” yang digelar secara virtual pada Selasa (27/1/2026), peneliti INDEF, Deniey Adi Purwanto, membedah kerentanan posisi rupiah.
Menurutnya, pasar keuangan saat ini tengah dalam mode waspada tinggi (high alert) menanti sinyal-sinyal kebijakan dari para pengambil keputusan di Bank Indonesia (BI).
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian investor adalah transisi kepemimpinan di tubuh Bank Sentral. Deniey menyoroti bahwa penunjukan figur baru, termasuk munculnya nama Thomas dalam bursa kebijakan, memicu spekulasi mengenai pergeseran paradigma dari pro-stabilitas menuju pro-pertumbuhan.
"Pasar biasanya merespons ketidakpastian tentang kebijakan di masa depan dengan sangat cepat," ujar Deniey. Ia menambahkan bahwa rencana pelonggaran suku bunga yang terlalu dini atau sikap yang terlalu akomodatif di tengah ketidakpastian global justru dapat menjadi bumerang yang melemahkan nilai tukar.
Kekhawatiran utama para pelaku pasar adalah jika kepemimpinan baru dianggap lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi jangka pendek di atas stabilitas moneter. "Kepemimpinan yang secara implisit dianggap memprioritaskan pertumbuhan dapat melemahkan rupiah karena pasar mengantisipasi penurunan suku bunga atau pelonggaran pertahanan nilai tukar," jelasnya.
Menganalisis lebih jauh, Deniey mengingatkan otoritas moneter akan tantangan klasik dalam ekonomi internasional, yakni Trilemma Moneter. Pilihan untuk menjadi lebih fleksibel dalam mendukung kebijakan pembiayaan pemerintah membawa risiko besar pada inflasi dan stabilitas nilai tukar.
Jika Bank Indonesia terlihat "terlalu selaras" dengan agenda fiskal pemerintah tanpa menjaga jarak independensi yang cukup, investor dikhawatirkan akan menarik modalnya keluar (capital outflow). Fenomena ini, jika terjadi secara masif, akan memberikan tekanan yang jauh lebih berat bagi rupiah untuk kembali ke level fundamentalnya.
Baca Juga: Purbaya Akui Juda Agung Calon Kuat Wamenkeu Pengganti Keponakan Prabowo, Dilantik Minggu Depan
"Trade-off dari kebijakan yang lebih fleksibel adalah inflasi dan ketidakstabilan. Ancaman arus keluar modal akan membuat beban rupiah semakin berat di tengah kondisi global yang belum mereda," tegas Deniey.
Selama ini, Bank Indonesia dikenal sangat aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing maupun pasar surat utang (DNDF) untuk meredam volatilitas. Namun, langkah ini bukan tanpa biaya. Cadangan devisa menjadi taruhannya.
Deniey menekankan bahwa Dewan Gubernur BI yang baru nantinya harus memiliki kapasitas mumpuni dalam mengelola cadangan devisa dan menentukan prioritas intervensi. Muncul wacana mengenai "efisiensi" atau realokasi anggaran intervensi yang mirip dengan pola kebijakan di Kementerian Keuangan.
"Tentu intervensi ini butuh biaya besar. Pertanyaannya, apakah pola ini akan dipertahankan atau ada realokasi untuk kebijakan lain? Jika efisiensi dilakukan pada sektor pertahanan nilai tukar di saat yang salah, stabilitas ekonomi kita dipertaruhkan," pungkasnya.
Kini, bola panas berada di tangan para pengambil kebijakan. Apakah mereka akan tetap teguh pada mandat stabilitas, ataukah arus politik ekonomi akan membawa nakhoda moneter ke arah yang lebih berisiko bagi nilai tukar? Pasar masih menunggu jawabannya.
