SuaraPekanbaru.id - Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa dirinya menantang para anak muda Indonesia ahli IT untuk membereskan 27 ribu aplikasi milik pemerintah yang dianggap tidak berfungsi dengan baik.
Bahkan pada kesempatan lain, keluhan tersebut sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa aplikasi-aplikasi milik pemerintah tidak berfungsi secara multifungsi dan bahkan cenderung memboroskan anggaran negara.
Dari yang disampaikan Menko Luhut pun mendapat kritikan pedas dari para ahli IT.
Salah satunya dari Profesional Programmer, Fuadit Muhammad.
Kritikan yang disampaikan Fuadit Muhammad pun berselancar di laman media sosial TikTok dengan akun miliknya @fuaditrockz.
Beragam komentar netizen dalam unggahan programmer itu.
"Pakar IT gak usah ditantangin pak, tapi yang penting adalah birokrasi yang ada di dalam pemerintahan yang harus dibereskan," kata Fuadit di akun TikTok yang diunggah pada Selasa (22/3/2023).
Dalam kenyataannya, menurut Fuadit, jika pihaknya sebagai vendor sudah merasa capek untuk bekerjasama dengan pemerintah.
Baca Juga: Hari Raya Nyepi 2023, Jokowi: Semoga Kebahagiaan dan Kedamaian Senantiasa Memayungi
Hal itu bukan tanpa alasan, sebab kata Fuadit, dalam setiap kerjasama dengan pemerintah, kerap terjadi pemangkasan anggaran, hanya demi memuaskan hasratnya para pejabat-pejabat eselon.
Bahkan tidak hanya itu saja, dikatakan Fuadit, dalam urusan menggeser padding pun harus melalui pertemuan akbar dengan memakan anggaran yang tidak sedikit.
Padahal, kalau dilihat dari kebutuhan pemerintah, menurut Fuadit sudah enterprise.
"Tapi budget-nya itu, budget mahasiswa," sindir Fuadit.
Sehingga, aplikasi yang didapatkan pemerintah saat ini apa adanya.
"Ada harga, ada kualitas," tegasnya.
Di sisi lain, diakui Fuadit bahwa para vendor pun merasa bingung jika ada pernyataan semacam "udahlah bikin yang simpel-simpel aja".
Jadi kesimpulannya, dikatakan Fuadit, bahwa untuk para pekerja di pemerintahan lebih baik mempelajari terlebih dahulu produk knowledge-nya sebelum memesan kepada vendor.
Sehingga, para vendor pun mampu mempelajari metode mana yang paling baik untuk diimplementasikan supaya sistem internalnya bisa berfungsi dengan baik.
"Jadi jangan sampai ada pejabat eselon yang mau ngerecokin, terus pengen mengubah-ubah sistemnya, karena biasanya mereka mencari celah untuk korupsi," tegasnya.
"Jadi jangan ragu sama pakar IT di Indonesia, bapak ibu cukup serahkan kepada kita 100 persen, dengan syarat budgetnya enggak boleh dipangkas sama sekali," pungkasnya.(*)
