SUARA PEKANBARU - Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional, Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Sri Mulyono menilai permintaan Denny Indrayana agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan tidak mendasar.
Mulyono bahkan menyebut, permintaan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu hanya didasari oleh analisis yang dipaksakan.
"Denny seperti pendekar mabuk yang nabrak sana, nabrak sini, dan tanpa panduan disiplin bernegara dan berkonstitusi," kata Mulyono, Kamis (8/6/2023).
Ia juga menilai, Denny seharusnya mengirim surat ke Partai Demokrat, yang disebut pernah mengusungnya di Pilkada Kalimantan, dan punya hubungan khusus dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yakinkan saja Partai Demokrat soal pemakzulan ini, dan biarkan Partai Demokrat yang menyatakan sikap di DPR," kata Mulyono.
Terkait surat terbuka yang disampaikan Denny Indrayana terhadap Pimpinan DPR yang meminta agar Presiden Jokowi dilengserkan, Mulyono menganggap itu hanya bikin keruh.
"Berpolitiklah dengan sikap yang terbuka dan ksatria. Jangan hanya plintat-plintut untuk bikin keruh, dan testing the water saja," katanya.
Lebih lanjut, Mulyono pun meminta para pimpinan partai politik lain untuk tidak terbawa pada pertarungan kepentingan politik yang dinilai sangat egoistik.
Bahkan dia menyebut, manuver politik yang disampaikan Denny Indrayana sebagai cara partai politik tertentu untuk membuat keruh, dan gaduh politik demi mengambil keuntungan-keuntungan sesaat.
"Di lain pihak juga hanya menghasilkan permusuhan-permusuhan politik tak berkesudahan, yang merugikan demokratisasi, dan persatuan nasional kita," kata Mulyono.
Memang Denny Indrayana mengirimkan surat untuk DPR agar menggunakan hak angketnya memeriksa Jokowi, dan memakzulkannya sebagai Presiden.
Untuk alasan yang Denny sampaikan atas permintaannya itu ialah adanya indikasi penjegalan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Kemudian, ia juga menyoroti sikap Jokowi, yang seakan diam saja ketika KSP Moeldoko mencoba mendongkel Partai Demokrat.
Terakhir, Denny pun menilai Jokowi telah memanfaatkan kekuasaannya, dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi di Pemilu 2024. (*)
TERPOPULER
