REGIONAL:
SUARA PEKANBARU - Cak Imin atau Muhaimin Iskandar kabarnya akan segera digarap KPK terkait kasus korupsi Kemnaker 2012 lalu.
Terkiat bau konspirasi di tengah masyarakat, KPK mengaku sebagai lembaga yang tegak lurus.
Seperti diketahui, Cak Imin adalah bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang.
Tak lama setelah keduanya deklarasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan kembali menggarap Kasus Korupsi Kemnaker 2012.
Satu di antara yang akan digarap adalah Cak Imin yang saat itu adalah Menteri Ketenagakerjaan di era Presiden Susolo Bambang Yudhoyono alias SBY.
KPK menjelaskan dalam hal ini akan memeriksa Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri tegas meminta tidak mengaitkannya dengan politik terlebih jelang Pilpres 2024.
Jelaskannya, KPK telah mengusut dugaan rasuah jauh sebelum Cak Imin maju sebagai bacawapres mendampingi Anies Baswedan.
Ali mengatakan, KPK bahkan sudah menggeledah beberapa lokasi sebelum keduanya resmi berduet di kontestasi politik 2024.
“Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut," kata Ali Fikri dalam keterangan yang diterima Suara Pekanbaru pada Minggu 3 September 2023.
"Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya,” katanya.
Dengan kondisi saat ini, Ali tegas mengatakan, tidak boleh menggoreng rencana pemeriksaan Cak Imin.
Pihak-pihak dilarang menyebarkan narasi informasi yang tidak utuh terkait penanganan perkara di Kemnaker.
Kata dia, KPK sudah melakukan kerja-kerja secara transparan. Dia lantas meminta menyimak dan mengikuti proses penanganan perkara tersebut.
"Sama sekali (pemeriksaan Cak Imin) tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut,” ujar Ali.
Persoalan politik kata dia bukan wilayah kerja KPK, karena lembaga penegak hukum yang bekerja murni untuk memberantas korupsi.
“Kami penegak hukum dan dibidang penindakan, kacamata kami tegak lurus hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi,” ucap Ali.
KPK sudah melakukan gelar perkara sejak Juli 2023, dan telah menemukan kecukupan alat bukti.
“(KPK) telah menemukan kecukupan alat bukti sekitar Juli 2023. Kemudian ada surat perintah penyidikan yang terbit sekitar Agustus 2023 lalu,” ucap Ali. (*)
TERPOPULER
