Poptren.suara.com – Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menilai bahwa tudingan yang dilontarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Ia mengatakan bahwa ada tudingan scenario kecurangan di Pemilu 2024 sangat blunder. Di satu sisi hal ini justru dianggap bisa menjadi boomerang untuk partai Demokrat.
Adi menilai, pernyataan SBY yang menduga adanya kecurangan ini masih bersifat asumsi belum ada bukti.
"Sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," kata kepada wartawan, Minggu (25/9/2022).
Adi juga mengungkapkan bawa kecurangan Pemilu ini sudah kerap terjadi saat masa pemerintahan SBY pada tahun 2009.
Hal ini ternyata bisa dibuktikan dengan adanya permasalah terkait Daftra Pemilih Tetap atau DPT.
Saat itu, ada sekitar 45 juta masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," katanya.
"Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua," kata dia.
SBY sempai mengatakan bahwa dirinya melihat ada kecurangan pada Pemilu 2024.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.
Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?
SBY menyatakan mengetahui informasi bahwa Pilpres 2024 nanti akan diatur untuk dua pasangan Capres dan Cawapres sesuai keinginan penguasa. Karena itu, jelas SBY, pihak oposisi jangan berharap bisa mengajukan Capres.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.
