alexametrics

Menteri PPPA: Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan Tingkatkan Daya Saing Perempuan ASEAN

Arendya Nariswari
Menteri PPPA: Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan Tingkatkan Daya Saing Perempuan ASEAN
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawanti. (Dok. KPPPA)

Melalui kerja sama dan sinergi dengan mitra terkait, KPPPA mendorong keberlanjutan usaha bagi perempuan UMKM.

Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawanti tegaskan pentingnya ekonomi digital dan inklusi keuangan untuk tingkatkan daya saing perempuan.

Menurut Bintang, kedua hal tersebut sangat penting dilakukan secara optimal guna mendukung pemulihan ekonomi di negara-negara ASEAN pascapandemi COVID-19.

"Di tengah upaya kita bersama untuk bangkit dalam pandemi global saat ini, banyak hambatan yang menjadi pelajaran luar biasa, khususnya dalam hal kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Saat ini, pemanfaatan ekonomi digital dan inklusi keuangan menjadi tren global untuk mencapai tujuan pembangunan baik di negara maju maupun berkembang,” ujar Bintang dalam The 4th Asean Ministerial Meeting on Women (AMMW) yang diselenggarakan secara virtual, 5-15 Oktober 2021 lalu.

Lebih lanjut, Bintang menegaskan bahwa perempuan perlu memaksimalkan peluangnya dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital. Sebab, melalui cara itu lah perempuan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

“Namun, faktanya partisipasi perempuan dalam ekonomi digital tergolong masih rendah karena kurangnya keterampilan dan literasi digital yang mereka miliki,” ungkap Bintang yang juga merupakan Ketua AMMW 2021 dalam siaran persnya, Kamis (21/10/2021).

Menurut Bintang, rendahnya partisipasi perempuan dalam ekonomi digital disebabkan karena adanya bias gender, kurangnya motivasi anak perempuan untuk mengambil pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, (STEM) serta kurangnya minat mereka pada teknologi digital.

Selain itu, rendahnya pendapatan perempuan dibanding laki-laki pun menjadi memperkecil peluang perempuan untuk dapat membeli smartphone dan membayar tagihan internet, sehingga hal tersebut menimbulkan keterbatasan bagi perempuan dalam mengakses teknologi digital.

“Oleh karenanya, sangat penting meningkatkan kapasitas perempuan dan menanamkan Ekonomi Sosial atau Care Economy dalam membantu perempuan keluar dari norma tradisional tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu dalam hal inklusi keuangan, Laporan Survei Global Findex, The World Bank Group 2017 menyatakan bahwa rata-rata indeks inklusi keuangan perempuan di negara-negara ASEAN, 51 persen lebih kecil dibandingkan indeks inklusi keuangan perempuan dunia yaitu 64,8 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa hanya 51 persen perempuan dewasa ASEAN yang memiliki akses ke produk dan layanan keuangan, dan hampir setengahnya tidak termasuk dalam infrastruktur keuangan formal,” kata Bintang.

Mengatasi hal tersebut, Bintang pun menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia  berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas dan penciptaan lapangan kerja bagi perempuan, khususnya selama masa pandemi, di antaranya melalui pelaksanaan rangkaian webinar bagi UMKM perempuan, baik terkait akses teknologi informasi (TI), bisnis online termasuk platform e-market, ekonomi digital, maupun pemasaran online.

“Melalui kerja sama dan sinergi dengan mitra terkait, kami mendorong keberlanjutan usaha bagi perempuan UMKM, salah satunya dengan memproduksi alat pelindung diri (APD), sekaligus mengelola pendataan berkelanjutan bersama institusi lokal dan lembaga regional untuk memastikan tersedianya akses bantuan pemulihan ekonomi bagi perempuan UMKM. Pemerintah juga telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan pada Juni 2020, sebagai bentuk strategi nyata dalam memberdayakan inklusi keuangan perempuan,” pungkasnya.