REGIONAL:
JAKARTA - Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rektor dan sejumlah pejabat di lingkungan Universitas Lampung (Unila) menggemparkan dunia pendidikan Indonesia. Sebanyak tujuh orang termasuk Rektor Unila diamankan dalam kasus ini.
Peristiwa yang mencederai dunia pendidikan Indonesia ini menarik perhatian masyarakat, bahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) turut berkomentar.
Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek, Nizam menerangkan, bahwa dirinya kaget hingga sedih mengetahui kabar ini. Dia pun mengaku tidak menyangka sekelas rektor pun terjerat dalam kejahatan luar biasa ini.
"Saya pribadi sangat sedih dengan kejadian ini. Tidak menyangka rektor sampai kena OTT," ujarnya, Sabtu (20/8/2022).
Terkait penanganan kasus ini, Nizam menyerahkan seluruhnya kepada KPK selaku pihak yang berwenang dalam menangangi kasus ini. Dia pun mendukung proses hukum terkait penanganan korupsi ini.
"Kami tunggu penetapan statusnya oleh KPK dulu," ucap Nizam.
Nizam menerangkan, dugaan praktik suap yang diduga dilakukan oleh ketujuh orang ini menjadi cela bagi dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. Pasalnya perguan tinggi sangat menjunjung tinggi etika yang bersih dari tindak pidana korupsi.
"Kalau benar rektor kena OTT sangat mencederai misi perguruan tinggi sebagai garda moral dan etika yang bersih dari tindakan korupsi," katanya.
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK menangkap Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru.
"Terkait dugaan korupsi suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri," ujarnya, Sabtu (20/8).
Terkait kasus tersebut, KPK sampai saat ini telah menangkap tujuh orang di wilayah Bandung dan Lampung.
"Termasuk rektor dan pejabat kampus dimaksud," ucap Ali.
Saat ini, para pihak yang ditangkap sudah berada di Gedung KPK Jakarta.
Tim KPK masih menggali keterangan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.
"Perkembangannya akan segera disampaikan," kata dia.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap tersebut. ***
TERPOPULER
