REGIONAL:
JAKARTA – Pemilihan calon anggota legislatif akan berlangsung secara serentak pada Pemilu 2024 mendatang. Sesuai aturan yang berlaku, salah satu syarat calon anggota legislatif adalah memiliki riwayat pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Tak hanya itu, seorang mantan narapidana, baik pidana umum maupun pidana khusus (koruptor), yang telah selesai menjalani hukuman penjara juga boleh mendaftar sebagai calon anggota legislatif.
Hanya saja, mereka diwajibkan mengumumkan kepada publik terlebih dahulu bahwa dirinya pernah dihukum penjara dan telah selesai menjalani hukuman.
Persyaratan calon anggota legislatif ini tertuang dalam Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tak hanya bagi calon anggota DPR RI, aturan ini juga berlaku pula bagi calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta DPD.
"Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat," bunyi Pasal 240 huruf e UU 7/2017.
Syarat lain bagi calon anggota DPR, DPRD serta DPD yakni telah berusia 21 tahun atau lebih, berdomisili di Indonesia, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia. Caleg pun harus berstatus kader partai politik.
Kemudian, calon anggota DPR, DPRD serta DPD harus sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
"Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan," bunyi penjelasan Pasal 240 huruf h UU No. 7 tahun 2017.
Ada syarat khusus bagi kepala-wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, TNI, Polri, karyawan BUMN/BUMD atau pegawai lembaga negara lainnya yang ingin menjadi calon anggota legislatif. Mereka harus mengundurkan diri terlebih dahulu saat mendaftar.
"Dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (jika kalah di pemilu)," mengutip bunyi Pasal 240 huruf k UU No. 7 tahun 2017.
Tak hanya itu, setiap calon anggota DPR, DPRD dan DPD juga tidak boleh bekerja di tempat lain jika sudah terpilih. Itu dilarang jika sampai mengganggu tugas utama sebagai anggota legislatif. (*)
TERPOPULER
