PURWASUKA ––Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak mau membuka data bantuan Nahdlatul Ulama (NU) Jabar, termasuk untuk organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan lainnya.
Penolakan tersebut disampaikan Kabiro Kesra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Barnas Adjidin saat diminta JABARNEWS membuka data bantuan untuk NU Jawa Barat dan ormas keagamaan lainnya.
Alasaannya, karena Pemprov Jabar merasa tidak perlu membuka data bantuan NU Jawa Barat dan organisasi keagamaan lainnya ke publik, dan menilai transparansi data bantuan untuk NU Jawa Barat dan organisasi keagamaan lainnya ke publik justru bakal berakhir ricuh.
“Tidak perlu dibuka, enggak usah diminta, enggak perlu, nanti ribut,” ucap Barnas Adjidin dilansir PURWASUKA dari JABARNEWS, Bandung, Selasa 27 Desember 2022.
Menurut Barnas Adjidin, data soal bantuan organisasi keagamaan satu diantaranya untuk NU Jawa Barat sesuatu yang harus dijaga.
Pihaknya mengklaim kerahasian data bantuan untuk organisasi kemasyarakat tersebut untuk menjaga proporsional (keseimbangan) antar satu lembaga dengan lembaga lainnya.
“Data itu kan (bantuan untuk NU Jawa Barat atau ormas keagamaan lainnya) sesuatu yang harus dijaga, karena kita harus jaga jangan sampai tidak proporsional untuk satu lembaga, tapi proporsioal untuk lembaga lainnya,” kata dia.
Memilih untuk merahasiakannya ke publik, Barnas Adjidin mengklaim bahwa data bantuan untuk Nahdlatul Ulama Jabar telah diberikan kepada pihak NU Jabar dalam pertemuan tadi siang.
Namun demikian,data yang diberikan tersebut tidak lengkap dengan dalih ada beberapa kabupaten dan kota yang belum melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jabar.
“Jadi tadi sudah ngobrol, dan nanti Pak Gubernur Jabar akan menyampaikannya langsung (data bantuan Rp1 triliun untuk Nahdlatul Ulama Jabar) . Saya sudah memberikan data tersebut, cuman datanya kan belum full (lengkap),” ucap dia.
NU Jabar Hanya Menerima Selembar Kertas
Sementara itu, Rais Syuriah Wilayah NU Jawa Barat Abun Bunyamin menegaskan, pihaknya hanya diberikan selembar kertas oleh utusan Ridwan Kamil. Sehingga, wajar pihak Nahdlatul Ulama merasa tidak cukup dengan klarifikasi selembar kertas dan hanya dihadiri oleh utusan Ridwan Kamil.
Sehingga, Nahdlatul Ulama Jabar tetap bersikukuh ingin bertemu gubernur Jabar meminta klarifikasi terkait klaim sepihak Ridwan Kamil soal bantuan Rp1 triliun untuk NU Jabar.
“Kami tetap ingin ketemu, tak cukup dengan selembar kertas saja. Walaupun dari Pemprov Jabar sudah datang tapi ini belum cukup, hari ini mah hanya mukadimah (pendahuluan) saja,” tegas Abun Bunyamin.
Artinya, terkait masalah bantuan Rp1 triliun yang diklaim Ridwan Kamil telah diberikan kepada Nahdlatul Ulama belum tuntas.
TERPOPULER
