REGIONAL:
PURWASUKA - DPRD Jawa Barat mengkritik sikap Pemerintah Daerah (Pemprov) Jabar dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jabar yang tak transparan tidak membuka data anggaran, dan penerima bantuan untuk Nahdlatul Ulama (NU) kultural alias (Nahdliyin).
Sidkon Djampi, anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, menilai Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat seharusnya transparan dengan membuka data anggaran terutama penerima hibah untuk Nahdliyin, termasuk penerima hibah organisasi keagamaan lainnya.
Transparansi tersebut penting dilakukan untuk memastikan bantuan dari Pemprov Jawa Barat untuk warga Nahdliyin diterima kepada yang berhak, dan mencegah penerima bodong.
“Dalam kasus ini PWNU Jawa Barat yang dirugikan, yang seharusnya terbuka itu Pemprov Jawa Barat bukan PWNU Jawa Barat,” tegas Sidkon Djampi, Bandung, Senin, 2 Januari 2023.
Sebab kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat tidak pernah dilibatkan secara kelembagaan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar merupakan pihak yang punya dan yang menggunakan anggaran hibah tersebut.
Sehingga Pemerintah Provinsi Jabar melalui Biro Kesra Jabar seharusnya yang membuka data soal anggaran bantuan untuk Nahdliyin Jabar.
“Yang jelas pihak eksekutiflah yang punya dan yang menggunakan anggaran, jadi merekalah yang seharusnya transparan,” ucap dia.
Hal senada disampaikan oleh Anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi Gerindra, Ihsanudin. Menurut dia, transparansi penting dilakukan untuk mengawal bantuan tersebut diberikan kepada yang berhak.
“Transparansi harus, karena Ridwan Kamila tau Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini yang memberikan bantuan,” kata dia.
“Data (anggaran dan penerima bantuan) itu sebaiknya dibuka, biar publik tahu uang bantuan tersebut diberikan kepada siapanya,” tambah dia.
Untuk diketahui, soal Kesra Jabar Gate Rp1 triliun masih belum jelas. Terlebih, omongan Ridwan Kamil tak konsisten soal angka bantuan untuk Nahdlatul Ulama (NU) kultural (Nahdliyin).
Diawal hingga pertemuan dengan PWNU Jawa Barat, Ridwan Kamil diketahui tetap berkukuh menyebutkan bantuan untuk Nahdliyin selama dirinya menjabat adalah Rp1 triliun.
Penjelasan Ridwan Kamil tersebut hanya pernyataan semata tanpa membuktikan dengan menunjukkan data anggaran dan penerima bantuan kepada publik.
Sementara itu, PWNU Jawa Barat mengungkapkan, Ridwan Kamil justru mengaku telah memberikan bantuan untuk Nahdliyin Rp1,6 triliun. Namun demikian, PWNU Jawa Barat masih mempertanyakan soal penerima bantuan Pemprov Jabar tersebut apakah, betul warga Nahdliyin.
“Masalah yang masih menggantung berarti data yang terverifikasi soal Rp1,6 triliun tersebut apakah betul mengalir ke warga NU ya (atau penerima bodong),” ungkap Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Barat, Kurnia Permana Kusumah, Bandung, belum lama ini.
“Gubernur menyebutkan angka Rp1,6 triliun itu berikut melampirkan data-data pihak-pihak yang mendapat bantuan (masyarakat Nahdliyin). (Data masyarakat Nahdliyin) tentu berbeda (yang dimiliki PWNU Jabar), dan kami tidak memiliki datanya (data para pihak yang menerima bantuan), disinilah silang sengketa itu terjadi,” tambah dia.
Sikap tidak transparannya Pemerintah Provinsi Jabar dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat tersebut dikritik DPRD Jabar.
Senada dengan Ridwan Kamil, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Seta Provinsi Jawa Barat, Barnas Adjidin, pun tidak mau menunjukkan data pagu anggaran dan data penerima bantuan warga Nahdliyin saat berkali-kali diminta data tersebut.***
TERPOPULER
