PURWOKERTO.SUARA.COM, CILACAP-Pemerintah Kabupaten Cilacap menargetkan intervensi penanganan desa dengan kategori miskin ekstrem selesai pada 2024. Hal ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas KDH dan Forkopimda yang digelar di Kota Bogor, beberapa waktu lalu.
Kabupaten Cilacap memiliki pekerjaan rumah terkait pengentasan kemiskinan. Sebab dari 73 desa miskin, 37 di antaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Kategori ini dinilai dari beberapa indikator, yakni kepemilikan jamban, akses air bersih dan jaringan listrik, serta risiko stunting.
“Intervensi dilakukan karena sesuai arahan presiden bahwa pada 2024 tidak ada lagi desa miskin ekstrem,” kata Pj. Bupati Yunita Dyah Suminar dalam Rakor bersama Camat dan Kepala Desa di Ruang Prasanda, Pendopo Kabupaten Cilacap, Kamis (26/1/2023).
Yunita meminta Camat dan Kepala Desa untuk melakukan survey mendalam terhadap indikator-indikator tersebut. Ini untuk memperoleh data valid di lapangan, sehingga program yang dilakukan tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, tiap OPD juga diberi tanggung jawab untuk memantau satu desa miskin. Dengan demikian, diharapkan intervensi dan pemantauan dapat dilakukan secara berkesinambungan.
“Kades saya minta tahu jumlah ibu hamil dan balita berisiko stunting di wilayahnya. Pak Camat, tolong dibantu. OPD juga saya minta masing-masing memantau satu desa,” tegasnya.
Yunita menambahkan, kemiskinan erat kaitannya dengan inflasi. Per Desember 2022, Kabupaten Cilacap berada pada peringkat 5 dalam grafik inflasi kabupaten YoY (year on year) dengan 6,81%. Dengan angka tersebut Cilacap memuncaki inflasi tertinggi di Jawa Tengah dan masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
“Inflasi ini erat kaitannya dengan stabilitas harga sembako. Untuk itu, tolong Kades dan Camat menyosialisasikan menanam cabai kepada warganya. Ini sekaligus menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri agar harga-harga tetap terkendali karena inflasi salah satunya dipengaruhi ketersediaan komoditas tersebut,” ujarnya
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri, serta sejumlah kepala OPD dan pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap. Hadir pula Camat dan Kepala Desa dari wilayah kategori miskin ekstrem. Rakor ini juga membahas teknis persiapan kunjungan Gubernur Jawa Tengah ke Cilacap pada 1 Februari 2023, terkait intervensi penanganan kemiskinan di wilayah Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga.
TERPOPULER
