REGIONAL:
PURWOKERTO.SUARA.COM, KEBUMEN - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengusulkan perbaikan lima ruas jalan penghubung antarkabupaten kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada momen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen (Barlingmascakeb) di Pendopo Kabumian, Kabupaten Kebumen, Senin (20/03/2023).
Bupati mengajukan lima usulan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan konektivitas antar wilayah di sekitar Kabupaten Purbalingga. Sebab, aduan kepada bupati yang terbanyak adalah mengenai permasalahan infrastruktur, khususnya jalan.
“Kami mengusulkan kepada Pak Gubernur perbaikan 5 ruas jalan, mayoritas merupakan akses penghubung menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman dan menghubungkan dengan kabupaten sekitar,” ujar Tiwi, sapaan bupati.
Lima usulan Bupati Tiwi kepada Pemerintah Provinsi antara lain perbaikan ruas jalan Kalitinggar - Karangkabur di Kecamatan Padamara. Kedua perbaikan ruas jalan Panican - Linggamas dan ketiga ruas jalan Mewek - Kalimanah.
“Ruas jalan tersebut menghubungkan juga Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas,” imbuhnya.
Usulan yang keempat, perbaikan ruas jalan Kembangan - Karanggedang di Kecamatan Bukateja yang menghubungkan dengan Kabupaten Banjarnegara. Jalan ini merupakan akses pendukung Bandara Soedirman.
Kelima, usulan perbaikan jalan Serang - Baturaden yang merupakan salah satu akses wisata yang menghubungkan Banyumas, Purbalingga dan Pemalang.
“Jika jalur ini lancar akan mendorong peningkatan sektor pariwisata yang akan membantu pertumbuhan perekonomian di tiga kabupaten tersebut,” ujarnya.
Bupati Tiwi juga menyampaikan terima kasih pada tahun lalu telah mendapatkan bantuan untuk membangun jembatan Wirasana - Kalikajar dan tahun ini dialokasikan untuk keberlanjutannya.
“Pembangunan jalan ini akan memberikan alternatif akses dan manfaat luar biasa untuk memecah keramaian lalu lintas,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pemerintah kabupaten harus menyusun prioritas dalam pembangunan di wilayahnya dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Gubernur Ganjar mencontohkan persoalan infrastruktur, jalan yang masuk kategori provinsi, jika diperbaiki semua untuk menjadi standar minimal dibutuhkan sekitar Rp 15 triliun.
“Kalau semua target kita bangun, anggarannya tidak akan mencukupi,” ujarnya.
Oleh karena itu, selain ada prioritas pembangunan juga harus berdasarkan data yang akurat, seperti tingkat kerusakan dan kategori jalan. Kemudian, berkolaborasi antara pemerintah provinsi kabupaten, provinsi juga desa dengan sumber daya dana desa yang dimiliki.
TERPOPULER
