APBD Cilacap Defisit Rp 22,31 Miliar, Pemkab Cari Cara untuk Menutup

PURWOKERTO.SUARA.COM, CILACAP- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 masih defisit Rp 22,31 miliar.

Untuk mengatasinya, sejumlah sektor penghasil pendapatan asli daerah (PAD) akan dioptimalkan. Ini disampaikan Penjabat Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Senin (26/6/2023).

Yunita mengungkapkan, secara umum Pendapatan Daerah terealisir sebesar Rp 3,293 triliun (99,86%) dari target sebesar Rp 3,297 triliun. Akan tetapi realisasi total Belanja Daerah mencapai Rp 3,40 triliun dari anggaran sebesar Rp 3,59 triliun (94,7%).

Pada pos Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 terealisir sebesar Rp 314,06 miliar, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 19,5 milyar dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 294,56 milyar.

”Kebutuhan anggaran di Cilacap cukup tinggi. Tahun ini sebetulnya defisit Rp 147 milyar, harapannya bisa ditutup dengan SILPA yang ada. Tapi ada beberapa anggaran yang tidak bisa digunakan, di earmark oleh pusat”, terang Yunita.

Dijelaskan, berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka SILPA APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 185,66 milyar. Namun di dalamnya terdapat SiLPA earmark yang tidak dapat digunakan untuk pembiayaan dalam perubahan APBD 2023 sebesar Rp 60,83 milyar.

Rinciannya, SiLPA earmark dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Sisa Bantuan Keuangan Propinsi, dan sisa DBHCHT sebesar Rp 22,47 milyar, dan SILPA earmark Dana BOS serta SILPA BLUD Rp 38,36 milyar rupiah. Sehingga secara riil SiLPA Tahun 2022 yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD 2023 hanya Rp 124,82 milyar.

Dari rencana defisit APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 147,13 milyar, SILPA riil yang dapat digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp 124,82 milyar rupiah. Sehingga defisit APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 22,31 milyar.

Plt. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Purwanto mengungkapkan, ada beberapa sektor pendapatan yang harus didorong untuk menutup defisit yang ada. Pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah OPD yang mengelola sektor-sektor PAD yang masih dapat dioptimalkan.

”Ada sekian OPD yang menjadi sumber pendapatan. Nanti kita akan koordinasi agar kebocoran yang terjadi bisa ditutup. Sehingga potensi pendapatan yang selama ini hilang bisa masuk ke kas daerah,” tandasnya (irumacezza)