REGIONAL:
SUARA SEMARANG - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemkot Semarang tahun 2022 mencapai Rp 318,93 miliar.
Menurut Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, angka tersebut dinilai masih cukup tinggi.
Adapun penyebab tingginya angka sisa anggaran salahs satunya karena adanya beberapa kegiatan atau program yang yang tidak jadi terealisasi.
Beberapa program tersebut tidak bisa dipaksakan untuk segera dilaksanakan mengingat waktu merealisasikan yang sudah mepet.
Dikhawatirkan jika program tetap dilaksanakan, akan mendapatkan hasil yang tidak baik atau bisa jadi menimbulkan masalah dikemudian hari.
Mbak Ita, sapaan akrab Walikota Semarang mengaku telah mengklarifikasi program mana saja yang tidak bisa dilakukan hingga akhir tahun.
"Saya sudah menyampaikan untuk diprioritaskan nantinya ke infrastruktur, kemudian pemberdayaan masyarakat, agar bisa terserap belanja secara maksimal," tuturnya dikutip dari semarangkota.go.id.
Ita menjelaskan penyebab silpa tinggi yang lainnya juga karena pendapatan pajak di tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan.
"Silpa 2022 menjadi lebih besar karena pada akhir-akhir 2022, kami kami genjot pendapatan. Pajak sudah melebihi, capaian 100,2 persen tapi di retribusi memang tidak tercapai," kata.
Tingginya angka Silpa 2022 membuat Ita melakukan evaluasi terkait serapan anggaran Pemkot Semarang dan berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang persoalan APBD untuk anggaran 2023 mendatang.
"Kenapa Kota Semarang tidak dapat APBD Award. Realisasi pendapatan ada di 10 besar se-Indonesia. Belanja ada di 20 besar se-Indonesia. Kami dapat arahan untuk menganalisa mana saja belanja yang tidak bisa dilakukan sampai akhir 2023," jelasnya.
Ita berharap pada tahun 2023 akan ada perubahan yang signifikan karena sudah identifikasi beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan, terutama yang dari lelang.
Terkait serapan anggaran di 2023 yang dinilai masih kurang, ia menyebutkan, Pemerintah Kota Semarang beberapa waktu terakhir ini baru saja melakukan penyesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setelah ini, pihaknya akan segera fokus merealisasikan program-program yang telah direncanakan.
"Kami dimita untuk mengevaluasi swakelola baik di dinas teknis maupun lainnha. SPJ dibenerin semua. Hari ini target terakhir penyesuaian SPJ. Kami akan kerja lagi merealisasi serapan belanja untuk lebih tertara dan lebih cepat lagi," pungkasnya.
TERPOPULER
