Perseteruan antara PDIP dan Partai Nasdem tampaknya akan terus terjadi selama belum ada perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden.
Politisi dari kedua partai tersebut masih saja melemparkan pernyataan yang membuat hubungan semakin panas.
Seperti pernyataan salah satu politisi dari PDIP yang secara gamblang menyatakan bahwa menteri dari Nasdem layak dievaluasi. Kendati demikian, PDIP menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada presiden.
"Kami tidak ingin lebih lanjut lagi, ini kewenangan presiden. Biarlah dengan evaluasi ini tentu presiden yang nanti akan memutuskan," ujar Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dikutip Suara.com dari tayangan Metro TV, Minggu (08/01/2023).
Selain itu, Eriko Sotarduga mengatakan pendeklarasian Anies sebagai capres Nasdem yang disebut sebagai antitesa Jokowi adalah berkaitan dengan etika.
"Kalau soal dikatakan antitesa itu sebenarnya etika. Kalau kita sudah mau mengambil sesuatu yang berlawanan antitesa ya etikanya. Kenapa tidak berani mengambil langkah seperti itu? Itu juga perlu menjadi satu pertanyaan tersendiri," sambungnya.
Eriko kembali menegaskan bahwa perombakan kabinet tetap menjadi hak prerogatif presiden.
Sementara itu, ketua DPP Partai Nasdem Effendy Chorie alias Gus Choi menanggapi hal tersebut.
Menurutnya, presiden bukanlah raja dan pengusung memiliki hak untuk diajak bicara dan berunding sosok siapa yang akan direshffule.
Baca Juga: Klasemen Liga Spanyol Terkini: Barcelona Jauhi Kejaran Real Madrid, Tak Ada Atletico di 4 Besar
"
Presiden punya hak memang, memang iya punya hak. Tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembug bermusyawa," kata Gus Choi.
"Kami tidak mau menyakiti partai lain, tidak mau mengganggu partai lain. Silahkan mau apa mereka, kami akan jalan terus sesuai dengan hak-hak NasDem," pungkasnya.
