Suara Serang - Presiden Jokowi telah memberikan tanggapannya terkait kericuhan yang terjadi akibat rencana relokasi warga di Pulau Rempang.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyampaikan bahwa kericuhan ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga.
Jokowi menekankan pentingnya proses sosialisasi yang efektif dalam menghindari insiden serupa di masa depan.
Ia menjelaskan bahwa relokasi warga Rempang seharusnya disertai dengan komunikasi yang lebih intensif. Presiden menegaskan bahwa warga yang akan direlokasi akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi beserta rumah tipe 45 sebagai kompensasi.
"Masalahnya ada pada komunikasi yang kurang lancar, menurut saya jika warga diajak bicara dan solusi yang diberikan, karena sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberikan lahan 500 meter persegi dengan rumah tipe 45," ujar Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, pada Selasa (12/9/2023) lalu.
Namun, menurut Jokowi, kompensasi yang akan diberikan kepada warga tersebut belum disosialisasikan dengan baik. Hal ini menjadi salah satu penyebab penolakan dari warga terhadap relokasi dan berujung pada konflik yang terjadi.
"Namun, hal ini belum disosialisasikan dengan baik sehingga terjadi masalah," tambahnya.
Sebagai informasi, aksi unjuk rasa yang menolak penggusuran warga di Kawasan Rempang Batam telah berakhir dalam kerusuhan. Massa melakukan protes di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Senin (11/9/2023).
Pada awalnya, peserta aksi berunjuk rasa berjalan dengan damai, namun tiba-tiba situasi menjadi ricuh dengan kerusakan fasilitas. Massa bahkan melempar batu, kayu, dan bahkan bom molotov ke arah kantor BP Batam.
Baca Juga: Menangkan Anies-Muhaimin, NasDem Ogah Konflik dengan Jenderal Purn TNI-Polri
Petugas kepolisian telah menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan kerumunan massa yang berunjuk rasa.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan wewenang pengelolaan dan pembangunan Pulau Rempang kepada PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan dari Grup Artha Graha yang dimiliki oleh Tomy Winata.
Rencana pengembangan ini, menurut Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, melibatkan kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) dalam mengembangkan Pulau Rempang sebagai kawasan yang terintegrasi untuk industri, perdagangan, dan pariwisata. Ini diharapkan akan meningkatkan daya saing Indonesia, terutama dari Singapura dan Malaysia.
"Pengembangan Rempang juga diharapkan akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru bagi masyarakat Kepulauan Riau, terutama generasi muda di Kota Batam," kata Ariastuty dalam pernyataannya pada Senin (11/9/2023).
