Infografis
Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menerima audiensi Pengurus Besar Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI), di ruang kerjanya di lantai 10, gedung Kemenpora, Jakarta Pusat, Selasa (6/4/2021).
Hadir dalam pertemuan ini Ketua Umum PB PERKEMI, Syaifudin Aswari Rivai, Sekretaris Jenderal, Arif Chandra, Pendiri PERKEMI Indra Kartasasmita dan Majelis Tinggi PERKEMI, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji.
Menpora Amali mengatakan, kedatangan PB PERKEMI untuk melaporkan kegiatan dan aktivitas yang dijalankan selama ini termasuk juga menjelaskan terkait sejarah PERKEMI dan hubungannya dengan Shorinji Kempo di Jepang.
"Hari ini saya menerima ketua umum dan pengurus besar serta pendiri PERKEMI, mereka melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan selama ini serta berbagai hal," kata Menpora Amali, usai pertemuan.
Selain itu, Amali juga menyampaikan bahwa kedatangan PB PERKEMI untuk melaporkan dan meminta dukungan terkait rencana keikutsertaan mereka dalam kejuaraan dunia Kempo dan Sea Games 2023 nanti.
"Tentu pemerintah sangat mengapresiasi dan mendorong dan kehadiran dari beliau-beliau ini ke tempat kami itu sebagai pertanda bahwa kami sangat menyambut baik kepengurusan PB PERKEMI dibawah ketua umum Pak Aswari," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Menpora juga menyampaikan bahwa pemerintah mendorong pengurus besar dan para atlet agar Shorinji Kempo tetap bersemangat
"Kami mendorong supaya para pengurus dan atlet-atletnya tetap semangat. Walaupun sekarang sedang pandemi. Tetapi tidak mengurangi keingingin untuk melakukan berbagai hal supaya olahraga kempo ini tetap eksis," ungkapnya.
Sementara itu, terkait adanya adanya dua organisasi Kempo. Menpora Amali menegaskan bahwa sikap pemerintah mendukung organisasi Kempo tertua di Indonesia yakni PERKEMI yang sudah berusia 56 tahun dan statusnya hukum di Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Juga: Komisi X Dukung Kemenpora Gugat BWF ke Pengadilan Arbitrase Olahraga
"Kita lihat aja sejarahnya, kemudian bagaimana tercatatnya di Kementerian Hukum dan HAM dan di KONI. Di KONI itu mereka ini (PERKEMI) terdaftar. Mreka ada di 33 provinsi," papar Amali.
