REGIONAL:
- Kemenpora memulai penertiban dualisme organisasi olahraga melalui rapat koordinasi di Jakarta pada Kamis (27/11).
- Presiden menugaskan penyelesaian dualisme induk federasi segera demi kelancaran pembinaan atlet secara nasional.
- Langkah konkret awal adalah pendataan menyeluruh cabang olahraga yang memiliki kepengurusan ganda di KONI dan KORMI.
Suara.com - Upaya pemerintah merapikan tata kelola olahraga nasional memasuki fase baru. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi mengawali proses penertiban dualisme organisasi yang selama ini menghambat pembinaan atlet di sejumlah cabang olahraga.
Langkah awal dilakukan melalui rapat koordinasi di kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (27/11).
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat dan menghadirkan perwakilan dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).
Taufik menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dari pertemuan itu, Presiden menegaskan pentingnya memastikan seluruh cabang olahraga berjalan normal tanpa kendala administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan.
Menurut Taufik, mandat pemerintah sangat jelas: dualisme kepengurusan—khususnya di level induk federasi—harus dirampungkan secepatnya.
“Kita ingin tahun depan lebih fokus, pembinaan atlet dan cabang-cabang olahraga yang lain. Memang ini menjadi tanggung jawab kita, sesuai arahan dari Bapak Presiden yang sangat peduli terhadap semua cabor,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga olahraga. KOI, KONI, dan KORMI diminta membuka ruang kerja sama agar penyelesaian masalah tidak kembali menemui jalan buntu.
“Kami ingin mempersatukan, kita ingin menyamakan persepsi setelah kita rapat di Kemenpora ini,” kata Taufik.
Salah satu langkah teknis yang saat ini diprioritaskan adalah pendataan menyeluruh.
Taufik meminta daftar resmi cabang olahraga yang memiliki dua kepengurusan sekaligus, termasuk yang tercatat aktif baik di KONI maupun KORMI.
“Jadi nantinya kita akan fokuskan cabornya di komite yang mana. Jangan sampai ada yang sudah terdaftar di KONI, tetapi juga terdaftar di KORMI,” ujarnya.
Selain pendataan, Kemenpora juga menunggu laporan perkembangan dari setiap komite mengenai proses penyelesaian dualisme yang telah berjalan.
Taufik berharap komunikasi antara KOI, KONI, dan cabor terdampak bisa berlangsung lebih intens agar keputusan dapat ditempuh tanpa berlarut-larut.
Dengan langkah awal yang mulai dijalankan ini, pemerintah menargetkan pembinaan atlet pada 2025 bisa berlangsung lebih efektif, tanpa tersendat konflik internal federasi yang selama ini memecah fokus dan energi organisasi olahraga, demikian Antara.
TERPOPULER
