- Kontingen Indonesia secara resmi mencatat pelanggaran regulasi di ASEAN Para Games 2025 terkait klasifikasi atlet dan jumlah peserta minimal.
- Pelanggaran mencakup pertandingan digelar hanya dengan peserta Thailand, seperti di para tenis meja dan balap sepeda.
- Temuan ini telah disampaikan secara resmi untuk evaluasi penyelenggaraan multievent olahraga disabilitas di masa mendatang.
Suara.com - Kontingen Indonesia menyoroti adanya pelanggaran regulasi yang terjadi dalam perhelatan ASEAN Para Games 2025. Beberapa nomor pertandingan tetap digelar meski pesertanya hanya datang dari negara Thailand.
Pelanggaran regulasi tersebut ditemukan tim Chef de Mission (CdM) Indonesia setelah melihat ketimpangan medali tim Thailand dengan Indonesia dan delapan negara peserta lainnya. Ternyata, ada sederet pelanggaran regulasi yang membuat Thailand meraih medali dengan mudah.
"Kontingen Indonesia mencatat sejumlah temuan di lapangan yang perlu disampaikan secara terbuka, objektif, dan konstruktif sebagai bagian dari komitmen bersama terhadap prinsip fair play, kepatuhan regulasi, dan peningkatan kualitas kompetisi olahraga disabilitas di kawasan Asia di kemudian hari," kata Chef de Mission (CdM) Indonesia, Reda Manthovani dalam konferensi pers resmi di Nakhon Ratchashima, Sabtu (24/1/2026).
Salah satu pelanggaran regulasi tersebut terjadi di cabang olahraga para tenis meja. Thailand terindikasi mendaftarkan atlet tidak pada klasifikasi resminya.
"Pada cabang olahraga para tenis meja misalnya, ada atlet Thailand yang ternyata memiliki klasifikasi internasional resmi di kelas TT4, namun pada pelaksanaannya, atlet itu dipertandingkan di kelas TT5. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan regulasi internasional yang mengatur bahwa atlet harus bertanding sesuai dengan klasifikasi awal atau klasifikasi internasional resminya. Situasi ini berdampak langsung pada atlet-atlet indonesia yang bertanding di TT5," lanjutnya.
Pelanggaran regulasi lebih parah terjadi di cabor para balap sepeda dan para atletik. Beberapa nomor tetap dipertandingkan meski pesertanya hanya berasal dari Thailand. Padahal, sesuai regulasi yang berlaku, pertandingan bisa digelar jika diikuti minimal empat peserta dari sekurang-kurangnya dua negara.
"Pada nomor men's individual time trial dan men's road race, pertandingan tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh tiga atlet dan seluruhnya berasal dari satu negara, yaitu Thailand," ungkap Reda.
"Hal serupa juga terjadi pada cabang olahraga para atletik, di mana beberapa nomor individu tetap dipertandingkan meskipun jumlah peserta berkisar antara satu hingga tiga atlet dan berasal dari negara yang sama, yaitu Thailand. Sehingga hal ini tentunya sangat berimbas pada perolehan medali yang berbeda jauh," lanjut Reda.
Kontingen Indonesia berharap temuan ini menjadi bagian dari evaluasi agar penyelenggaraan ASEAN Para Games selanjutnya berjalan sesuai peraturan dan menjadi pijakan awal untuk bersaing di level Asia dan dunia.
Baca Juga: Selangkah Lagi Gabung ke Barcelona, Pemain Keturunan Medan: Saya Seorang Pemenang!
"Seluruh catatan ini sudah kami sampaikan secara resmi melalui mekanisme yang berlaku sebagai bentuk kontribusi Kontingen Indonesia dalam menjaga integritas kompetisi, menjunjung tinggi sportivitas, serta mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaraan multievent olahraga disabilitas di kawasan ASEAN di kemudian hari," paparnya.
Berbarengan dengan sikap terkait dengan adanya pelanggaran regulasi, Reda memastikan Kontingen Indonesia tetap fokus 100 persen untuk meraih prestasi. Bahkan, Reda optimistis Indonesia bisa meraih lebih dari 100 medali emas, dari target awal hanya 82 emas.
"Masih ada 205 nomor pertandingan yang akan diikuti atlet Indonesia dalam dua hari terakhir ini. Kami proyeksikan meraih 40 emas tambahan. Fokus utamanya tetap di cabor unggulan, seperti para atletik, para renang, para tenis meja, para catur dan para bulu tangkis," ucap Reda.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) National Paralympic Committee of Indonesia (NPC Indonesia), Rima Ferdianto, turut menyesalkan adanya pelanggaran regulasi yang terjadi di ajang ASEAN Para Games 2025.
"Kali ini kita memiliki kendala di lapangan, seperti tidak standarisasi akomodasi, konsumsi dan tidak fair-nya tuan rumah dalam membuat peraturan. Bahkan, peraturan basic dalam kejuaraan ini, yang harusnya ada atlet dari dua negara berbeda, itu saja dilanggar. Padahal itu adalah basic peraturan paling dasar dan itu dilanggar, yang membuat game ini tidak fair," ucap Rima.
Namun, Rima menegaskan bahwa ASEAN Para Games 2025 merupakan tahap krusial bagi atlet-atlet muda agar bisa berprestasi di Asian Para Games dan Paralimpiade. Maka, fokus meraih prestasi harus tetap terjaga, di tengah sikap Indonesia yang mengirimkan protes secara resmi.
