Wacana Tunda Pilpres 2024 Muncul Gegara Anies Baswedan Tak Terbendung, Pengamat: Kalau Elektabilitas Ganjar 60 Persen, Besok Langsung Pemilu!

Suara Sumatera - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet pernah mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dihitung kembali. Menurutnya, ada banyak potensi masalah di balik penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Komentar Bamsoet terkait hal itu dianggap ingin memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tiga periode. Pernyataannya pun disorot dan dikomentari banyak pihak, termasuk akademisi Rocky Gerung.

Menurut pengamat politik itu, penundaan pemilu hanya akal-akalan penguasa untuk menjagal Anies Baswedan.

"Dengan mudah kita lakukan analisis politik, ide ini adalah ide dari mereka yang ingin memperpanjang akumulasi modalnya dengan memperpanjang kekuasaan orang yang akan menjamin itu," ujar Rocky Gerung di kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip dari Suara.com, Selasa (13/12/2022).

"Intinya adalah enggak ada calon dari Pak Jokowi yang bisa menandingi Anies, gampangnya begitu aja coba kalau Ganjar elektabilitasnya mencapai 60 persen, itu pemilu dibikin besok," imbuhnya.

Rocky Gerung mengatakan, penundaan pemilu hanya terkait dengan elektabilitas calon presiden (capres) selain Anies.

"Jadi semua ini soal angka eletabilitas aja demikian juga Prabowo kalau dia sudah di atas 40 persen pasti dia tuntut aja enggak boleh ada perpanjangan, tapi Pak Prabowo dan Gerindra sedang hitung-hitungan, menunda itu justru bisa bikin mereka menambahkan jadwal kampanye," kata Rocky.

"Pragmatisme itu sudah ada di otak partai politik kita itu," tambahnya.

Rocky juga menyebutkan ide penundaan pemilu bakal terus ada selama Anies Baswedan melakukan gerakan politik.

"Ide ini enggak akan digantikan selama Anies bergerak di daerah selama itu juga ide menghalangi Anies adalah dengan menunda pemilu kan supaya Anies enggak bisa ikut pemilu tuh," ungkap Rocky.

"Jadi tetap soal itu isu apapun karena Anies jadi calon presiden, Anies nyolong panggung ya memang politik nyolong panggungkan masa nyolong APBN."