Suara Sumatera - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebutkan kebijakan pengadaan beras komersil di luar negeri atau impor beras untuk memperkuat cadangan beras nasional.
Ia memastikan beras komersial itu tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya dipergunakan pada kondisi tertentu. Seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, serta beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
"Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar. Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani," kata Moeldoko melansir Antara, Rabu (14/12/2022).
Pemerintah telah menyiapkan 500 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.
Beras komersial itu merupakan persediaan akhir tahun 2022 sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023. Tujuannya, agar Bulog dapat menyerap hasil panen petani untuk mengisi ulang kembali stoknya sampai dengan 1,2 juta ton.
"Ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi berkurang di akhir tahun," ungkap Moeldoko.
Saat ini stok beras di Bulog kurang dari 500 ribu ton. Beberapa stok beras lain berada di rumah tangga, pedagang, dan penggilingan padi.
Cadangan beras terbilang cenderung tersedia, namun pemerintah tetap ingin menjamin dan memastikan ketersediaan beras di masyarakat benar-benar aman. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan pengadaan beras komersil di luar negeri.
"Hal ini juga sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi," ujarnya.
Moeldoko juga membantah anggapan pemenuhan cadangan beras melalui pengadaan beras komersial di luar negeri menunjukkan produksi beras tidak mencukupi.
Justru hasil produksi beras nasional masih terbilang surplus. Produksi beras nasional Januari-Desember 2022 diproyeksikan sebesar 31,90 juta ton, sementara kebutuhan beras nasional tahun 2022 sekitar 30,2 juta ton. Sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.
TERPOPULER
