Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa Partai Demokrat bukan sekadar ingin menang pemilu, tetapi ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia.
Menurutnya, Demokrat hanya ingin mendapatkan hak sejarah. Putra sulung SBY itu mengatakan, jika belum apa-apa sudah mendapat halangan termasuk halangan untuk berkoalisi, maka hal itu akan sakiti rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan AHY dalam membuka workshop nasional yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, Kamis (8/12/2022).
"Kita hanya ingin mendapatkan hak sejarah. Kita tidak ingin yang lain-lain. Kita ingin menggunakan hak kita, hak dipilih dan juga hak memilih. Demokrat punya hak sejarah itu. Tapi kalau ditutup sejak awal, supaya tidak bisa berlayar, supaya tidak terjadi koalisi dan lain-lain, tentu itu akan menyakiti, bukan Demokrat saja, tapi rakyat Indonesia," kata AHY dalam keterangannya.
Secara internal, AHY meminta BHPP Partai Demokrat mengawal dan mengawasi proses pemilu dari hulu ke hilir. Menurutnya, BHPP Partai Demokrat mesti menjadi badan penegak keadilan di daerah masing-masing, terutama jika menghadapi kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Ia berharap KPU, Bawaslu, aparat negara bisa bekerja secara profesional, netral, imparsial, dan independen sehingga pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, tertib, jujur dan adil.
"Keberanian itu mahal, terlalu banyak kita yang takut berbicara, padahal kita punya buktinya, kita punya datanya. Kalau Demokrat takut, habislah, karena masyarakat berharap partai yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan," tuturnya.
Lebih lanjut, AHY mengaspresiasi kerja keras Partai Demokrat, terutama, BHPP Partai, dalam menghadapi aksi kudeta Partai Demokrat yang dipimpin oleh KSP Moeldoko.
"Alhamdulillah, kita hadapi semua, siapa pun dia, KSP Moeldoko, semua tokoh yang mengancam Partai Demokrat, kita hadapi, dan di antara semua itu sangatlah penting upaya hukum sehingga kita menang 16 kali di persidangan," pungkasnya.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh sekitar 800 orang pengurus BHPP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Wokshop nasional ini menghadirkan narasumber dari Baswaslu RI, Mahkamah Konstitusi, praktisi hukum sengketa pemilu, dan Mahkamah Partai Demokrat.
TERPOPULER
