Soeharto Lebih Kaya dan Feodal dari Wapresnya Sri Sultan HB IX, Politikus PDIP: Padahal Raja dan Seluruh Jogja Tanah Sultan Loh!

Suara Sumatera - Mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah menjadi Wakil Presiden di era pemerintahan Presiden Soeharto pada perioden 1973-1978. Ia satu-satunya Sultan yang jadi Wapres.

Sebagai seorang raja, Sri Sultan tentu sudah jelas menjalani pemerintahan feodalistik di Yogyakarta. Apalagi, dia juga menguasai tanah daerah istimewa tersebut sebagai tanah kerajaan.

Meski begitu, Sri Sultan pernah mengatakan bahwa Soeharto jauh lebih berkuasa ketimbang dirinya yang jelas-jelas seorang raja.

Pengakuan Sri Sultan Hamengkubowono IX itu diceritakan kembali oleh politikus senior PDIP, Panda Nababan.

"Sultan Hamengkubowono ini banyak memberitahukan ke saya informasi bagaimana kepemimpinan Soeharto, waktu aku tanya apa sih bedanya Sultan dengan Pak Harto?" ungkap Panda Nababan dalam perbincangannya di kanal YouTube Keadilan TV, dikutip dari Suara.com, Senin (19/12/2022).

Ada tiga perbedaan antara Sultan Hamengkubuwono IX dengan Soeharto.

"Aku (Sri Sultan) hanya beda tiga hal, pertama dia (Soeharto) punya tabir saya enggak punya tabir," ujar Panda Nababan mengenang pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Menurut Panda, yang dimaksud tabir adalah kemampuan untuk menampakkan ketikdaksukaan melalui mimik wajah.

"Soeharto punya kemampuan menciptakan kesan (tidak suka) ke tamunya, kalau saya (Sri Sultan) enggak," ujar Panda.

"Kedua, ternyata dia (Seoharto) lebih kaya dari saya (Sri Sultan), padahal seluruh Jogja tanah Sultan loh," imbuhnya.

Sementara perbedaan ketiga, Sri Sultan menurut Panda menyebutkan bahwa Seoharto lebih feodal ketimbang dirinya yang seorang raja.

"Yang ketiga apa, seharusnya aku feodal aku raja tapi Soeharto lebih feodal," ungkap Panda menirukan cerita Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX senidiri menjabat di pemerintahan bukan hanya sebagai wakil presiden. Raja DIY tersebut juga pernah menjadi Menteri Negara pada Kabinet Syahrir (1946-1947) dan Kabinet Hatta (1948-1949).

Kemudian menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Hatta II 1949-1950.