Suara Sumatera - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju tiba-tiba mencuat. Hal tersebut muncul seiring survei Charta Politica, ada 61,8% responden yang setuju dilakukan reshuffle kabinet.
Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka peluang untuk merombak pembantunya di kabinet.
Presiden Jokowi pun menjawab kemungkinan reshuffle menteri dengan tiga kata.
"Mungkin. Ya nanti," ungkap Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022).
Kabar adanya reshuffle kabinet mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Ia menyatakan bahwa reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden Jokowi.
Menurut Muzani dalam sistem pemerintahan presidensil, sebagai kepala pemerintah, Jokowi memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantu-pembantunya.
"Kapan saja, beliau bisa, kapan saja beliau mau, itu terserah kepada Presiden," jelasnya dikutip dari Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com.
Ia menjelaskan bahwa Gerindra sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Presiden.
Baca Juga: Detail Pengakuan Wanita Emas Soal Dugaan Pelecehan Seksual Ketua KPU
Kepada siapa Presiden akan mempergilirkan termasuk kapan waktu yang dianggap paling tepat.
"Sekali lagi, terserah Presiden. Karena sistem pemerintahan Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembantu-pembantunya," tegas Wakil Ketua MPR itu.
"Sekali lagi, terserah Presiden. Karena sistem pemerintahan Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembantu-pembantunya," tegas Wakil Ketua MPR itu.
Kabar reshuffle kabinet ini pertama kali didengungkan oleh kalangan relawan Jokowi.
Mereka meminta agar kepala negara mencopot tiga menteri dari Partai NasDem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.
