Suara Sumatera - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa DPR dan partai politik mendapat sorotan di media sosial. Banyak desakan yang meminta agar DPR dan partai politik dibubarkan.
"Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan DPR, bubarkan partai politik," kata Mahfud saat menyampaikan ceramah di Kampus UGM, Yogyakarta pada Minggu (2/3/2023) malam.
Mahfud tidak sependapat dengan hal itu. Dirinya mengaku DPR dan parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara, sehingga harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya.
"Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek," ungkap Mahfud melansir Antara Senin (3/4/2023).
Dirinya mengatakan bahwa negara yang menerapkan sistem monarki justru potensi kesewenang-wenangannya besar dan masyarakatnya tidak dapat mengontrol.
Contohnya, pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan terbukti banyak terjadi. Bahkan, pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya dipicu perbedaan pandangan politik dengan khalifah.
"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol," ujarnya.
Di negara demokrasi, kata Mahfud, sekalipun parpolnya jelek, sesuai dengan konstitusi dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah.
"Untuk itu jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama," katanya.
TERPOPULER
