REGIONAL:
Suara Sumatera - Bupati Meranti Muhammad Adil bersama sejumlah pejabat di daerah itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023) sekitar pukul 21.00 WIB.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penangkapan terhadap Bupati Meranti tersebut.
"Benar, tadi malam, (Kamis 6/4/2023), tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," kata Ali Fikri pada Jumat (7/4/2023).
Ia mengungkapkan bahwa KPK saat ini masih bekerja dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak.
Bupati Adil dan sejumlah pihak yang terjaring OTT dikabarkan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta hari ini.
Bupati Adil sempat menjadi perbincangan lantaran pernyataan kontroversial menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis dan setan. Tak hanya itu, ia pun mengancam angkat senjata senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia.
Adil menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Pekanbaru pada 9 November 2022 lalu.
Akibatnya, Bupati Muhammad Adil kini mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian.
Teguran tersebut disampaikan Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022).
"Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," ungkap Suhajar dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (14/12/2022).
Ia menyebut Tito menegur Adil setelah bertemu dengan dirinya dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Senin (12/12/2022).
Imbas pernyataan Adil, Kemendagri sengaja memanggilnya dan melakukan pertemuan pada Senin (12/12/2022) pukul 10.30 WIB.
Dalam pertemuan itu, Suhajar mengatakan dirinya juga menegur Adil. Sebab, pernyataan Adil telah menimbulkan kisruh.
"Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kemenkeu telah menimbulkan kegaduhan," terang Suhajar.
Suhajar juga mengaku banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurut Suhajar, sebagai pejabat publik, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.
"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya.
Suhajar menyebut seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal itu menurut Suhajar penting disadari dan dilakukan.
Terlebih, kata dia, lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.
"Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik," tuturnya.
Terkait harapan pembagian DBH, dia mengatakan Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemkab Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.
"Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik," tuturnya.
TERPOPULER
