REGIONAL:
Suara Sumatera - Presiden Jokowi mengecek berbagai jalan rusak dan berlubang di Provinsi Lampung yang viral di media sosial (medsos), Jumat (5/5/2023).
Dalam video yang diunggah akun Instagram @paltiwest, terlihat mobil Kepresidenan Indonesia 1 melaju dengan kecepatan rendah.
Mobil itu tampak kesulitan saat melintas karena kondisi jalan yang rusak parah. Jalan tersebut banyak lubang di berbagai sisinya.
Sopir tampak mengemudikan mobil zig zag dari kiri ke kanan untuk melintasi jalan tersebut. Sejumlah warga juga terlihat berada di pinggir jalan menyambut kedatangan Jokowi.
Jokowi terlihat membuka pintu kaca mobil untuk melihat kondisi jalan yang rusak. Ia juga melambaikan tangannya dan membagikan kaus kepada warga.
Jokowi mengatakan perbaikan jalan rusak akan dilakukan secepat-cepatnya. Jokowi bilang Kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan jalan yang tidak mampu dilakukan pemerintah daerah setempat.
"Yang kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, infrastruktur jalan berperan penting dalam menurunkan biaya logistik yang berpengaruh terhadap harga komoditas di pasar dan inflasi.
"Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan, karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat bergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki ya," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi mengaku ingin memastikan kebenaran banyaknya jalan rusak di Lampung yang videonya viral di dunia maya, sehingga berencana melakukan kunjungan kerja ke provinsi itu.
"Saya ingin memastikan, mau lihat betul apa enggak yang ada di video. Apakah yang ada di media itu benar atau enggak benar," kata Jokowi.
Jokowi menyebut pemerintah tengah memulai upaya mengumpulkan data-data mengenai jalan-jalan kabupaten/kota serta jalan-jalan provinsi yang rusak parah.
Kepala Negara meyakini hal itu terjadi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
TERPOPULER
