REGIONAL:
Suara Sumatera - Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Provinsi Lampung, pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam peninjauan itu, Jokowi dan rombongan melewati jalan dengan kondisi babak belur.
Tampak rombongan Jokowi begitu kesulitan saat melewati jalan yang berlubang dan beberapa di antaranya penuh dengan genangan air.
Dalam kunjungan itu, Jokowi menyindir pemerintah daerah yang tidak mampu memperbaiki infrastruktur umum, pengerjaannya akan diambil pusat.
"Jika kondisi keuangan pemerintah daerah tak mampu untuk memperbaiki jalan rusak, maka akan diambil alih Kementerian PUPR untuk perbaikannya," kata Jokowi usai meninjau Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan.
Jokowi menerangkan kalau jalan itu menjadi kunci utama menurunkan biaya logistik. Oleh sebuab itu, menurutnya apabila ada kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah, maka hal itu harus segera diperbaiki.
"Biaya logistik itu sangat bergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki, ya," ucapnya.
Kedatangan Jokowi meninjau jalan rusak parah di Lampung menarik perhatian publik. Salah satunya Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dirinya meminta Jokowi agar sering memberitahukan apabila hendak datang ke daerah-daerah agar kondisi infrastruktur cepat diperbaiki.
Pasalnya, kedatangan Jokowi ampuh membuat pejabat daerah setempat 'takut' sehingga peduli dan memperbolehkan kondisi infrastruktur.
"Pak @jokowi sering-seringlah bilang mau ke daerah-daerah..bila perlu setiap hari.. tidak apa kalaupun nantinya tidak jadi atau alasan ditunda. Supaya daerah-daerah segera memperbaiki jalan-jalan dan fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Terimakasih," cuit Susi Pudjiastuti di akun Twitter.
Warganet yang melihat cuitan Susi Pudjiastuti langsung memberikan beragam tanggapan di kolom komentar.
"Terkadang soal infrastruktur di daerah kita menyalahkan eksekutif (Gubernur, Walikota dan Bupati), akan tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ada juga DPRD sebagai mitra kerja PEMDA (terutama soal fungsi legislasi dan budgeting)," kata warganet.
"Jadi bekerjanya bukan berdasar atas kepentingan rakyat tapi berdasar atas kepentingan kunjungan presiden. Kasihan rakyat Indonesia. Di pusat dipakai atas nama kepentingan investasi bukan atas nama keadilan sosial, di daerah dipakai atas nama kunjungan "atasan". Memuakan," kata warganet lainnya.
TERPOPULER
