Suara Sumatera - Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi soal penyataan Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal menjadi tersangka. Mahfud mengaku tidak mengetahui hal itu.
"Saya tidak tahu," kata Mahfud MD melansir Antara, Kamis (22/3/2023).
Menurut Mahfud, biasanya Denny Indrayana memiliki sumber yang katanya kredibel terkait kabar tersebut.
"Dia kan biasanya punya sumber yang katanya kredibel, mungkin. Saya enggak punya sumber untuk menanggapi itu," ujarnya.
Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menyebut Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka dugaan korupsi oleh KPK.
"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan," cuitnya di Twitter, dikutip Rabu (21/6/2023).
Denny mengaku banyak yang sudah menyatakannya. Seperti Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.
"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," ucapnya.
Dirinay mengaku tidak terkejut bila nantinya KPK menetapkan status tersangka terhadap Anies. Ia menduga hal ini menjadi rencana dalam upaya meneruskan kekuasaan Jokowi.
Baca Juga: Koleksi Mainan Mahalnya Disorot Andre Taulany, Antonius Soedjono Bilang Begini
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa dugaan korupsi Formula E masih dalam proses penyelidikan.
"Sejauh ini masih tahapan penyelidikan," katanya.
Ali menyatakan tidak ingin menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi saja.
"Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi. Sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat," ujarnya.
Selain itu, kata Ali, KPK menegaskan bakal tetap bekerja tegak lurus.
"Kami penegak hukum, tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik diluar KPK," katanya.
