Suara Sumatera - Seteru di tubuh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sumatera Selatan (Sumsel) berlanjut. Belakangan sejumlah kader sekaligus pengurus PSI di Palembang mundur dengan simbolik melepas seragam partai.
Dalam keterangannya, Ketua DPD PSI Palembang Toni mengakui jika kader memilih mundur dengan cara baik-baik, sekaligus mundur sebagai calon legislatif atau bacaleg pada Pemilihan Legislatif atau Pileg pada 2024 mendatang.
Hal ini menekankan kekecewaan segenap kader sekaligus pengurus pada partai tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumsel mengungkapkan adanya perkara terkait mahal pada sejumlah caleg.
Pada keterangannya, Ketua DPW PSI Sumsel, Hermanto mengatakan upaya pemecetan terhadap Ketua PSI Palembang karena telah terjadi pelanggaran berat.
"Ketua dan pengurus DPD Palembang bukan mundur tetapi dipecat, karena terjadinya pelanggaran berat terkait Bacaleg," ujarnya Kamis (22/6/2023).
Dia mengungkapkan PSI memiliki dua aturan, yakni MoU mengenai kesepakatan sebelum SK keluar sedangkan kesepakatan kedua yakni ada dalam aturan partai.
"Ada AD/ART, di mana anti korupsi sudah dilakukan oleh Ketua DPD PSI Palembang," katanya.
Pungutan biaya bacaleg yang akan maju dalam Pemilu 2024 mendatang dengan besaran sekitar Rp 5 juta per orang.
Baca Juga: Sikap Pemerintah Soal Polemik Ponpes Al-Zaytun: Bentuk Tim Investigasi, Izin Bakal Dicabut?
"Sudah pernah mendapat teguran dan yang bersangkutan juga dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Tapi tidak diindahkan sehingga disaksi. Buktinya ialah bukti transfer, serta live orang yang dipungut biaya dengan modus dicoret dari urutan Bacaleg," sambungnya.
"PSI tidak ada mahar politik, baik bacaleg dan pilkada. Siapa pun yang lakukan itu akan disingkirkan, termasuk saya juga," tegasnya.
"Mereka sudah diberikan surat dan diminta menyerahkan data berkas, dari sekitar 36 bacaleg yang ada ternyata 17 masih bertahan," terangnya.
