Suara Sumatera - Tokoh pergerakan Sri Bintang Pamungkas memberikan tanggapan mengenai ajakan sejumlah tokoh untuk bergerak bersama turun ke jalan atau menggelar people power menuntut agar Presiden Jokowi mundur.
"People power dalam sejarah pergerakan dunia, tidak lain adalah tujuannya untuk menjatuhkan presiden atau pemerintah yang zalim," kata Sri Bintang dalam acara "Suara Lantang People Power Makin Gencar, Rakyat bertanya: Kapan Perubahan?' yang digelar Hizbullah Indonesia Gelombang Perubahan, Kamis (23/06/2023).
Dari sejarahnya, gerakan people power itu pertama kali terjadi saat rakyat Philipina muak dengan kepemimpinan zalim dari Presiden Ferdinand Marcos.
"People power itu artinya kekuataan rakyat, itu pernah terjadi saat rakyat melawan presiden Philiphina Ferdinand Marcos dan tumbang, dilaknat oleh rakyat, bahkan dia lari keluar negeri jasadnya mau dipulangkan saja ditolak," tambahnya.
Dia menilai menjatuhkan pemerintahan itu hal biasa dan sudah terjadi di mana-mana.
"Rezim yang zalim itu memang harus jatuh, dan itu hal biasa, karena ini terjadi di mana-mana ada yang mengistilahkan dengan impeachment," kata mantan anggota DPR dari PPP tersebut.
Sri Bintang menjelaskan di Indonesia juga pernah terjadi peristiwa politik saat rezim dijatuhkan dan diganti dengan rezim yang baru.
"Nah di kita sendiri ada, jaman UUD 1945 yang asli itu dengan mudah di-impeachment terhadap presiden dan di sidang istimewa MPRS, karena presiden adalah mandataris dari MPRS, contoh Bung Karno itu dijatuhkan," tegasnya.
"Mestinya Pak Suharto juga dijatuhkan lewat MPR, tapi kan karena MPR sedang diduduki oleh rakyat maka dia mundur," jelasnya.
Baca Juga: Koalisi Perubahan: InsyaAllah Anies Umumkan Cawapres Sepulang Ibadah Haji
Ia menilai jangan sampai ketika gerakan people power terjadi, pihak pemerintah lalu sekaligus dengan cepat menuduh ingin melakukan makar.
"Ini buktinya nyata rakyat menjatuhkan itu enggak apa-apa, jangan dituduh makar dan gerakan kita ini untuk memulai sebuah perubahan, kembali ke UUD 1945 yang asli, rezim dijatuhkan, dan dibentuk rezim baru. Kalau perlu enggak pakai pemilu, Pak Harto itu menggantikan Bung Karno itu tanpa harus Pemilu. Menjatuhkan pemerintah itu biasa saja," jelas mantan pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia tersebut.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
