Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut

Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) mendapat dukungan dari Partai Golkar.

Hal itu dinilai sebagai perwujudan nyata dari politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan konstitusi dan prinsip bebas aktif yang dinamis.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Luar Negeri, Idrus Marham, menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang sangat dalam sesuai arahan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia di BoP Gaza bukanlah langkah reaktif, melainkan keputusan yang matang.

“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuk ke dalam BoP, Bung Bahlil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!” ungkap Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Idrus menjelaskan bahwa membela kemerdekaan Palestina dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di Gaza adalah mandat Pembukaan UUD 1945.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak bersifat netral secara pasif, melainkan berpihak pada keadilan sosial dan perdamaian abadi.

“Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” ujar Idrus.

Menanggapi kekhawatiran bahwa Indonesia akan terbawa arus kepentingan negara besar, Idrus menekankan filosofi “bebas aktif yang mengalir, tapi tidak hanyut”.

Menurutnya, Indonesia harus aktif di berbagai forum dunia sebagai mitra, bukan musuh, guna memengaruhi kebijakan global demi kepentingan nasional dan kemanusiaan.

“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” tegas Idrus.

Idrus menambahkan bahwa Presiden Prabowo memandang BoP sebagai ruang untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap terdengar dalam proses pengambilan keputusan terkait masa depan Palestina.

Ia menekankan bahwa posisi Indonesia adalah sebagai kekuatan penyeimbang agar keputusan tidak hanya didominasi satu pihak.

“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekadar ikut arus,” tambahnya.

Lebih lanjut, Idrus menilai kehadiran Indonesia bersama negara-negara Muslim berpengaruh lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar di dalam BoP akan memberikan dampak kualitatif dalam mengawal aspirasi kemerdekaan Palestina.

“Indonesia berpotensi mengoptimalisasikan diri sebagai ‘kekuatan penyeimbang’ di dalam BoP. Kehadiran Indonesia potensial mencegah BoP hanyut dalam keputusan yang monolog satu blok; dan mendorong adanya pertimbangan yang lebih beragam dan adil bagi kepentingan Palestina,” pungkasnya.