Suara Sumatera - Mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva ikut mengomentari KPK yang memanggil Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk diperiksa atas dugaan korupsi di Kemenaker tahun 2012.
Dirinya menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk menjalani pemeriksaan merupakan suatu keanehan, setelah 12 tahun lamanya baru dilakukan pemanggilan.
"KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh. Kenapa kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi Bacapres PS tidak juga diproses, kalau diproses kenapa Cak Imin baru dipanggil sekarang?" cuitnya lewat akun twitternya dilihat, Rabu (6/9/2023).
Menurut Hamdan, KPK boleh menyatakan hukum harus ditegakkan kepada siapa pun. Tapi hukum punya hati dan jiwa. Hati yang melihat kondisi, situasi dan rasa keadilan.
"Orang sedang hajatan, pesta. Tidak mungkin lari, lalu ditangkap dihadapan tamu undangannya. Padahal bisa dipanggil selesai pesta. Itu hukum yang tidak punya jiwa. Hukum yang hanya mempermalukan. Padahal ada asas praduga tak bersalah," ungkapnya.
"Begitulah KPK memanggil Cak Imin, walaupun hanya jadi saksi, di tengah setelah deklarasi maju pilpres. Apa pun alasan KPK panggil Cak Imin. Pastilah rakyat menganggap politisasi dan hukum menjadi alat menjegal. Itu tidak baik bagi penegakkan hukum dalam negara Pancasila," sambungnya.
Diketahui, Cak Imin yang melenggang sebagai cawapres Anies Baswedan kini mendadak dipanggil KPK. Panggilan tersebut terkait dengan dugaan peran Cak Imin dalam kasus 'Kardus Durian', yakni kasus korupsi yang merugikan negara miliaran Rupiah.
'Kardus Durian' merupakan frasa julukan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2012 silam.
KPK enjadwalkan pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi pada Kamis (7/9/2023) besok. Dia dijadikan saksi dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tahun 2012.
TERPOPULER
