REGIONAL:
Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Saya apa pun dalam posisi ini mendukung KPK memberantas korupsi, kapan pun dan di mana pun. Sepanjang itu belum kadaluarsa. Kalau kejadiannya tahun 2012 berarti kan belum kadaluarsa. Korupsi kadaluarsanya 18 tahun, masih panjang," kata Boyamin ditemui wartawan di Kantor Dewas KPK, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Kasus itu terjadi pada 2012, saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Oleh karenanya pada Kamis (7/9/2023) besok, penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan kepada Cak Imin sebagai saksi. Kepada Cak Imin, Boyamin berpesan agar tidak takut, jika memang tidak bersalah.
"Dan bagi Cak Imin sendiri, jangan takut dengan proses hukum. Kalau Anda tidak bersalah, ya, otomatis malah namanya dibersihkan," tuturnya.
Menurutnya, kasus ini akan berlarut, jika KPK tidak segera memanggil Cak Imin. Pemeriksaan itu menjadi ruang bagi pimpinan PKB tersebut untuk mengklarifikasi.
"Justru kalau tidak segera dipanggil, malah tersandera dia. Justru segera datang, dan kemudian sejelas-jelasnya, klarifikasi semua," ujar Boyamin.
Boyamin mengingatkan peristiwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2019 yang pernah diadukan ke KPK, karena dugaan korupsi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ketika dilaporkan, Jokowi kala itu kembali mencalonkan diri sebagai presiden.
"Kayak Pak Jokowi dulu pernah dituduh korupsi di Wali Kota Solo, dilaporkan ke KPK. Tapi KPK menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak korupsi, bersih namanya, malah terpilih," katanya.
TERPOPULER