SuaraSumedang.id - Massa dari Partai Buruh dan serikat-serikat buruh menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Massa pun berorasi dan menyindir Ketua DPR RI Puan Maharani yang dianggap diam menanggapi kenaikan harga BBM.
Melansir dari Suara.com, terpantau di lokasi semula massa awalnya hanya berorasi melalui mobil komando yang bertengger di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Terdengar salah satu orator menyampaikan orasinya terkait kenaikan harga BBM. Orator itupun menyinggung terkait sikap Puan Maharani yang dianggap diam saja saat harga BBM naik.
"Hari ini kita nyari Puan Maharani yang dulu nangis-nangis ketika BBM dinaikkan," kata salah satu orator dari atas mobil komando.
Orator itu menyinggung kalau Puan Maharani kekinian malah bermanis-manis dan tidak melakukan protes terkait naiknya harga BBM, seperti apa yang dilakukannya pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sekarang apa yang dilakukan? Bermanis-manis dengan pemerintah, bersekongkol untuk menyengsarakan rakyat Indonesia," ungkapnya.
Orator itu menyebut imbas naiknya harga BBM membuat rakyat sengsara juga menderita. Ia mengatakan buruh akan terus bersama dengan rakyat menolak kenaikan harga BBM.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah menaikkan harga BBM sejak Sabtu (3//2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga pertilite yang semula Rp7.650 menjari Rp10.000 per liter.
Baca Juga: Terkait Banding Ferdy Sambo Usai Dipecat Tidak Hormat, Polri Ungkap Hal ini
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian," kata Jokowi dalam Konferensi Pers bersama Menteri terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM ditayangkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
"Mestinya uang pemerintah itu diberikan untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu," katanya.
