TANTRUM - Pemkot Bandung mengejar target target 2.000 bidang tanah yang belum tersertifikasi melalui program inventarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023. Program ini akan dikerjakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung dan pihak kewilayahan atau kecamatan.
Keperluan dalam sertifikasi tanah ini terdiri dari pengukuran, penerbitan, penyuluhan, materai, formulir, dan lainnya.
Menurut Kepala BPN Kota Bandung, Andi Kadandio Aleppudin, untuk seluruh fasilitas seperti pengukuran, penerbitan, dan penyuluhan diberikan secara gratis pada masyarakat. Sebab anggaran tersebut telah diperoleh dari APBN.
"Namun, untuk materai, formulir, dan lainnya dibebankan pada masyarajat sejumlah Rp150.000. Jika ada dari pihak kewilayahan yang menarik biaya lebih, akan dikenakan sanksi," jelas Andi Kadandio Aleppudin, selepas diskusi bersama 14 camat dan 27 lurah di Balai Kota Bandung, Jumat (8/7).
Maka dari itu, Pemkot Bandung beserta pejabat kewilayahan menandatangani pakta integritas untuk mencegah pungutan liar yang merugikan masyarakat.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, meminta aparatur kewilayahan bisa mengejar sisa target 2.000 bidang tanah di Kota Bandung yang tersertifikasi melalui program PTSL 2023.
"Di sini hadir 14 camat dan 27 lurah yang melaksanakan program PTSL sisa pekerjaan 2017 sebanyak 2.000 bidang. Mudah-mudahan target ini bisa diselesaikan tahun ini," ujar Yana.
PTSL merupakan program pemerintah pusat untuk memberikan sertifikat sebagai bukti hukum alas hak warga yang memiliki tanah. Dengan begitu, bisa mencegah terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari.
Dari target 2.000 bidang tanah, sampai saat ini Kota Bandung telah menyertifikasi 1.026 bidang. Sedangkan untuk aset lahan milik Pemkot Bandung sebanyak 109 bidang telah tersertifikasi dari target 400 bidang tanah.
"Sambil menyelesaikan target, teman-teman kewilayahan juga kami imbau untuk mulai inventarisasi dari sekarang. Warga mana saja yang mau diikutkan dalam program ini di tahun 2023," ucapnya.
TERPOPULER
