TANTRUM - Sebagian warga pengguna internet (netizen) menunjukkan sikap yang salah dalam menyikapi kasus wafatnya seorang anak di Tasikmalaya berusia 11 Tahun pada hari Minggu 17 Juli 2022 lalu, setelah mengalami perundungan (bully).
Itu merupakan hasil pemindaian linimassa media sosial. Menurut keterangan pihak rumah sakit, almarhum didiagnosis suspek depresi yang menyebabkan neuropati serta komplikasi typhoid yang menyerang otak.
Kasus ini sempat menjadi perbincangan ramai di platform Twitter selama beberapa jam di pagi hari pada, Jumat, 22 Juli 2022 dengan kata kunci 'anak SD'.
"Hasil pemindaian linimasa itu memperlihatkan kecenderungan umum netizen yang mengecam perundungan, bahkan sejumlah pejabat tinggi pun ikut berkomentar sama," ujar Nursyawal, Dosen Komunikasi Stikom Bandung, ditulis Sabtu, 23 Juli 2022.
Selain itu lanjut Nursawal, juga nampak sikap kebanyakan netizen memandang satu-satunya yang bersalah adalah pelaku perundungan.
Alhasil, mereka meminta pihak penegak hukum memberikan hukuman yang setinggi-tingginya tanpa ampun serta meminta penegak hukum mengabaikan kenyataan bahwa pelaku adalah anak-anak.
Nursyawal mengaku setiap orang tua dipastikan kaget ketika mendapatkan kabar bahwa almarhum sebelumnya dirundung sedemikian rupa dan dipermalukan melalui penyebaran video rekaman perundungan ke media sosial.
Akibatnya almarhum selama seminggu mengurung diri di rumah, tidak mau makan dan minum, sebelum akhirnya hilang kesadaran dan dilarikan ke rumah sakit lalu wafat.
Disebutkan pula, selama sekolah, almarhum kerap dirundung teman-teman sebaya karena mengalami keterlambatan dalam belajar serta fisik yang lemah.
Baca Juga: Minim Interaksi Sosial, ini 5 Pekerjaan yang Cocok untuk Introvert
“Dari fakta-fakta yang ada, sebetulnya pihak yang harusnya dimintai pertanggungjawaban adalah orang dewasa di sekitar anak-anak tersebut," ucap Nursyawal.
Nursyawal menerangkan berdasarkan teori, anak-anak berperilaku melalui proses melihat dan meniru dari lingkungan sekitarnya.
Kecenderungan perilaku anak- anak dipengaruhi lingkungan di sekitarnya. Termasuk oleh media.
"Sehingga sikap yang seharusnya diperlihatkan oleh netizen adalah meminta pertanggungjawaban dari orang dewasa dan bukan menghakimi anak-anak yang masih dalam masa belajar membangun kepribadiannya”, ucap Nursyawal.
Menghakimi anak sebagai satu-satunya pihak yang bertanggunjawab, akan mengaburkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak, tukas Nursyawal.
Sebab kasus di Tasikmalaya itu, bukan kasus pertama. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama tahun 2021 terdapat 2.982 kasus kekerasan terhadap anak.
Sebanyak 1.138 di antaranya adalah kasus kekerasan fisik dan 1.204 terkait kejahatan seksual atas anak.
"Melihat data ini, sudah nampak jelas, betapa memprihatinkannya kualitas tanggungjawab orang dewasa di Indonesia dalam melindungi anak," sebut Nursyawal.
Akar masalah dari tingginya kasus kekerasan terhadap anak adalah masyarakat yang belum menempatkan perlindungan anak sebagai hal penting.
Pengelola media pun ikut bertanggungjawab. Ada banyak kasus yang memperlihatkan isi media juga mendorong kekerasan terhadap anak atau memelihara sikap atau budaya yang tidak melindungi anak.
Padahal berdasarkan hukum, pengelola media juga wajib melindungi anak dalam proses produksi maupun isi medianya.
"Untuk itu, tema peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2022 ini, 'anak terlindungi, negara maju', relevan adanya," ungkap Nursyawal.
