Kenegarawanan Presiden Jokowi kembali ditunjukkan, melalui pelaksanaan salah satu tujuan
pembentukan pemerintah negara Indonesia, yaitu: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Misi perdamaian Presiden, dengan mengunjungi Ukrainadan Rusia beberapa waktu yang lalu, patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Perang dengan alasan apa pun, selalu membawa
petaka, kehancuran, dan kesengsaraan. Menghancurkan peradaban, yang telah dibangun berabad-abad lamanya.
Membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi. Menurut Badan Pengungsi PBB, UNHCR, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejak pasukan Rusia memulai perang di Ukraina, sebanyak 5 juta warga Ukraina telah meninggalkan negara mereka. Warga Ukraina kini merupakan kelompok pengungsi kedua terbesar di dunia, setelah pengungsi Suriah yang
jumlahnya mencapai 6,8 juta.
Perang antara Rusia dan Ukraina, juga telah menyebabkan sekitar 7,1 juta warga Ukraina terpaksa
kehilangan tempat tinggal mereka di negaranya. Jumlah tersebut merupakan jumlah populasi terbesar di dunia, yang harus kehilangan tempat tinggal mereka sendiri akibat konflik yang melanda. Perang di Ukraina telah memicu krisis pengungsi dan krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat.
Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata. Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut. Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global, semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.
Berkat kesigapan Pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survey Bloomberg, Indonesia
dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40 hingga 55 persen, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen.
Namun demikian, kita tidak boleh lalai. Kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian
nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen.
Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat, yang baru saja bangkit dari pademi COVID-19. Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun. Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu.
Kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian. guna menghadapi potensi krisis global. Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Pengembangan kemampuan sektoral, terutama Konsolidasi Demokrasi, Ekonomi Hijau, Infrastruktur
Digital, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang, dan sekaligus upaya me-mitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan. Defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023, menjadi tantangan utama, karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan.
Sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan.
Kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.
Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan, dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga. Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar 21,6 miliar US dollar per bulan. Lebih lanjut, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional.
Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, Indonesia sebagai negara bangsa yang berdaulat, memiliki peran strategis di kancah global. Terlebih Indonesia kini memegang Presidensi G-20, yang pada puncaknya, 20 pemimpin dunia akan bertemu pada KTT G-20 di Bali, bulan November nanti.
Oleh karenanya, suara Indonesia diharapkan bisa turut memberikan alternatif solusi di tengah dinamika
global yang sedang bergejolak.
Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif, serta berpegang teguh pada prinsip Dasa Sila Bandung sebagai ruh politik luar negeri Indonesia, perlu terus mengonsolidasi dukungan negaranegara di kawasan, untuk menyerukan solusi perdamaian permanen, dalam mengatasi konflik dan ketegangan militer.
Selain itu, Indonesia juga perlu menawarkan agenda konsolidasi ekonomi, untuk mencapai kerjasama strategis,serta menjembataninya dengan komitmen pembangunan inklusif secara global melalui G-20. Tema “Recover Together, Recover Stronger” merupakan bukti komitmen Indonesia, untuk membawa dunia yang lebih inklusif, dan segera bangkit bersama-sama di tengah Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
TERPOPULER
