Indonesia Yakin Kemasukan Duit Rp 1.400 Triliun pada 2023

TANTRUM - Target realisasi investasi dapat mencapai Rp 1.250 sampai Rp 1.400 triliun pada 2023 didorong oleh berbagai kebijakan kemudahan berusaha, termasuk reformasi perizinan usaha.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator persiapan reformasi regulasi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha bekerja sama dengan Pemerintah Inggris sejak 2019 untuk menyukseskan reformasi perizinan berusaha.

"Beberapa program kerja sama bersama Pemerintah Inggris, antara lain asistensi teknis dalam perumusan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, serta penyempurnaan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko di lapangan, di samping benchmarking pelaksanaan perizinan dan pengawasan berbasis risiko dari Pemerintah Inggris," kata Susiwijono dalam keterangan resmi, Selasa.

Kerja sama Indonesia dan Inggris dalam reformasi regulasi selama tiga tahun ini pun diakhiri dengan peluncuran video materi pembelajaran mandiri untuk perizinan usaha berbasis risiko, Selasa (21/2), di Kantor Kemenko Perekonomian.

“Pemerintah Indonesia menyadari bahwa implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko, persyaratan dasar dan persyaratan investasi masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, baik dalam hal sinkronisasi regulasi perizinan usaha, penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS),” katanya pula.

Selanjutnya, terdapat pula permasalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan berbasis risiko, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, dan peningkatan pemahaman publik yang memadai atas kebijakan berbasis risiko.

Namun demikian, kerja sama antara Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Inggris berperan penting dalam menyukseskan reformasi regulasi sebagai upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Kerja sama kedua pihak yang baik pun diharapkan dapat terus dikembangkan untuk lebih mendorong kemudahan berusaha dan iklim investasi yang baik di Indonesia.

“Pemerintah Inggris telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menciptakan lingkungan peraturan dimana bisnis dapat berinvestasi dan berkembang sambil melindungi warga negara dan lingkungan,” kata Chief Executive of the Office of Product Safety and Standards UK Department for Business and Trade Graham Russell.

Graham Russell menyampaikan bahwa pihaknya antusias untuk dalam membantu Pemerintah Indonesia memfokuskan perizinan usaha dan inspeksi untuk mengurangi risiko.

“Saya tahu bahwa ini berarti perubahan untuk setiap pejabat dan bisnis yang terlibat. Sangat menyenangkan melihat kemajuan yang luar biasa, perubahan sudah mulai meningkatkan jumlah startup yang terdaftar secara signifikan dan seiring berjalannya implementasi, saya berharap akan meningkatkan pencapaian pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan,” katanya.