SUARA TASIKMALAYA - 30 Agustus 2023, Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Capres/Cawapres.
Dilansir dari pernyataan pers sekjen partai Demokrat, Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh dalam Rapat Majelis Tinggi Partai.
Anies Baswedan mengungkap berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli).
Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Meskipun Anies Baswedan telah diusung sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022 oleh Partai Nasdem , tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.
Sebelumnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya.
Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi.
Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mencengangkan.
Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies.
Baca Juga: Keyakinan Cak Imin Bacapres Prabowo Menangkan Pilpres 2024
Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
Keputusan tersebut dianggap Demokrat sebagai penghianat semangat perubahan, piagam koalisi, serta pengkhianatan Anies Baswedan yang telah diberikan mandat sebagai pemimpin koalisi perubahan. (*)
