REGIONAL:
Suara.com - Konten pornografi masih menjadi konten yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada 2013, 156 jumlah aduan yang masuk ke Kominfo terkait konten pornografi.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan, Kominfo tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri yang dapat menjadi tata cara dan prosedur tetap dalam penanganan konten negatif di internet.
“RPM ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan RPM Konten Multimedia, karena sepenuhnya hanya mengatur tata cara dan prosedur baku penanganan konten negatif. RPM ini telah dibahas secara internal dan ekternal,” kata Gatot seperti dilansir di laman Kominfo.go.id. Senin (3/3/2014).
Gatot menambahkan, konten atau materi RPM ini tidak ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan berpendapat. RPM ini hanya mengatur tata cara penanganan dan prosedurnya.
Beberapa hal penting yang diatur dalam RPM tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ini antara lain:
1. Tujuan peraturan ini, yaitu: memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.
2. Ruang lingkup peraturan ini, yaitu: penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani; peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif; tanggung jawab Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif; tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.
3. Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud, yaitu: pornografi; perjudian; dan atau kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TERPOPULER