Khofifah: Hasil Riset Peneliti Belum Dihargai Bangsa Sendiri

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menilai bahwa riset dan pengembangan (development) hasil kerja para peneliti Indonesia belum dihargai bangsa sendiri. Hal itu menurutnya setidaknya terbukti dari kecilnya anggaran pemerintah dan swasta untuk mengapresiasi penelitian anak negeri.

"Riset dan pengembangan hasil riset peneliti Indonesia masih belum dihargai bangsa sendiri. Hasilnya, penelitian yang strategis itu dibeli oleh negara lain," kata Khofifah, ketika menjadi pembicara utama dalam wisuda ke-85 Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Minggu (3/4/2016).

 
Mensos mengatakan, dana riset dan pengembangan di Indonesia belum sampai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang membutuhkan dana sekitar Rp110 triliun. Tepatnya, dana riset di Indonesia hanya mencapai 0,08 persen.

Khofifah mengatakan, penghargaan terhadap hasil riset tidak hanya mengandalkan dana APBN, tetapi dibutuhkan peran serta sektor swasta. Dia membandingkan bahwa Cina, Malaysia, maupun beberapa negara lain misalnya, mewajibkan sektor privat menyediakan anggaran tertentu untuk penguatan penelitian.

"Sektor privat masih terus kami dorong, karena mereka yang bisa memberikan perbaikan dari seluruh produk-produk kita ketika berkompetisi di lini mana pun. Kondisi ini berbeda jauh dari capaian Pemerintah Malaysia yang sudah mengalokasikan dana riset 5 persen dari PDB yang tidak hanya dari pemerintah, namun juga banyak perusahaan," tuturnya.

Menurut Khofifah, sekitar 16 tahun lalu, Cina sudah mencapai 10 persen pendapatan dari produk hasil penelitian dan pengembangan anak negerinya. Sementara, dia sering menemukan banyak elemen bangsa ini belum siap berkompetisi, dan ketika produk penelitian ditawarkan ke instansi tidak ada respons.

Mensos mengungkapkan, produk riset itu akhirnya dibeli luar negeri, karena penghargaan Indonesia pada keilmuan, sains murni maupun terapan, masih belum ada, sehingga riset belum menjadi referensi berbagai kebijakan. Makanya menurutnya, seluruh kementerian, lembaga, maupun sektor swasta, harus didorong memberi apresiasi terhadap produk keilmuan.

Lebih jauh, Mensos menyinggung soal Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) yang pada prinsipnya lebih luas lagi dibandingkan dengan MEA. Indonesia menurutnya, harus berpikir bagaimana menjadi bagian penguatan dari seluruh proses interaksi yang tidak hanya melingkupi ASEAN.

"Hal ini mengharuskan bangsa Indonesia melakukan persiapan terus-menerus. Tidak hanya secara kualitas sumber daya manusia (SDM), namun dari investasi yang masuk. Kita harus berpikir bagaimana menjadi bagian penguatan dari seluruh proses interaksi, tidak hanya (di) lingkup ASEAN maupun Pasifik, melainkan ke tingkat global," tandasnya. [Antara]