Suara.com - Amerika Serikat akhirnya menyerahkan kendali atas internet kepada sebuah organisasi swasta nirlaba, yang terdiri dari banyak pemangku kepentingan, demikian pemerntah AS pada awal pekan ini.
Pemerintah AS akan menyerahkan wewenang untuk mengatur Domain Name System (DNS) kepada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Organisasi yang bermarkas di Los Angeles, AS itu mulai 1 Oktober mendatang akan berwenang mengatur tentang sistem penamaan domain internet.
Dalam praktiknya, sejak didirikan pada 1998 ICANN telah dikontrak Badan Informasi dan Telekomunikasi Nasional (NTIA) - sebuah lembaga yang berada di bawah Departemen Perdagangan AS - untuk mengelola DNS. Meski demikian otoritas tertinggi tetapi dipegang oleh NTIA.
Tetapi pada Selasa (16/8/2016), kepala NTIA, Lawrence Strickling, mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan seluruh wewenang untuk mengelola DNS pada ICANN. Setelah kontrak kedua pihak selesai pada 30 September, ICANN akan berwenang penuh mengatur DNS - yang juga sering disebut sebagai "buku telepon" internet.
Wewenang AS untuk mengelola DNS sejak lama telah diprotes oleh negara-negara lain di dunia, seperti Cina dan Rusia. Mereka meminta agar DNS sebaaiknya diatur bersama melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di sisi lain keputusan Pemerintahan Barack Obama untuk melepas kendali atas DNS justru dikritik oleh para anggota kongres AS - lembaga yang setara dengan DPR di Tanah Air.
Pihak oposisi, Partai Republik menilai Obama telah membuka celah bagi Cina, Rusia, dan Iran untuk lebih leluasa mengutak-atik internet, yang mereka klaim lebih aman dan bebas ketika dikendalikan oleh AS.
DNS sendiri merupakan sistem yang menyederhanakan alamat IP - berupa kombinasi angka yang sukar diingat - menjadi nama sederhana yang mudah dihafal; misalnya "suara.com". Dengan kata lain, tanpa DNS Anda hanya bisa mengakses sebuah website di internet dengan memasukkan angka-angka seperti: 194.66.82.10.
Adapun ICANN mulai Oktober nanti akan berubah menjadi organisasi berkuasa terhadap internet, yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Di dalamnya akan bergabung perwakilan dari perusahaan swasta, kelompok ahli, dan tentu saja perwakilan dari negara-negara pengguna internet. (BBC/WSJ/RT)
TERPOPULER
