Suara.com - Pertemuan CEO Telegram Pavel Durov dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satu kesepakatan tersebut adalah upaya menanggulangi penyebaran propaganda teroris di platform Telegram.
Diungkapkan oleh Durov, pihaknya serius dalam menangani konten terorisme di Telegram. Bahkan, ia berjanji membentuk tim khusus yang akan mengawasi percakapan kelompok ISIS.
"Kami segera membentuk tim khusus untuk memantau gerakan propaganda teroris yang dilakukan melalui percakapan. Kami akan mempercepat reaksi kami untuk menutup akun ISIS kurang dari sehari," jelasnya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Ia melanjutkan bahwa Telegram akan memperbanyak moderator yang berasal dari Indonesia. Hal ini dirasa penting untung meningkatkan pengawasan kanal publik di Telegram.
"Kami akan segera menambah anggota yang berasal dari orang Indonesia. Telegram sangat peduli terhadap ancaman terorisme global, terutama untuk negara seperti Indonesia," tutupnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengapresiasi langkah Telegram yang sudah berkunjung ke kantornya. Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan komitmen Telegram untuk bekerja sama dengan pemerintah.
“Saya mengapresiasi Telegram yang sangat responsif dalam menyikapi isu ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, pemblokiran layanan Telegram pada 14 Juli oleh pemerintah karena banyaknya propaganda untuk paham radikalisme.
"Aplikasi itu paling banyak digunakan, itulah makanya diambil keputusan (pemblokiran layanan telegram)," kata Suhardi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: CEO Telegram Sambangi Kominfo, Begini Respon Rudiantara
