Suara.com - Facebook akan mengharuskan pengiklan politik untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang identitas mereka. Hal ini diungkap CEO Facebook, Mark Zuckerberg, dalam menanggapi kekhawatiran tentang bagaimana iklan asing mempengaruhi pemilihan presiden.
Zuckerberg mengatakan, setiap pengiklan yang ingin menjalankan iklan politik harus diverifikasi, mengkonfirmasikan identitas dan lokasi mereka. Kebijakan yang sama akan berlaku untuk orang-orang yang menjalankan halaman Facebook besar.
"Dengan pemilu penting yang akan datang di AS, Meksiko, Brasil, India, Pakistan dan lebih banyak negara di tahun depan, salah satu prioritas utama saya untuk 2018 adalah memastikan kami mendukung wacana positif dan mencegah campur tangan dalam pemilihan ini," tulisnya yang terposting di Facebook.
Perusahaan juga telah mengembangkan alat baru untuk membiarkan pengguna Facebook melihat semua iklan yang diberikan laman tertentu. Dia menambahkan bahwa perubahan itu akan membutuhkan perekrutan ribuan orang lagi. Pasalnya, rencana ini ditargetkan akan selesai pada 2018 pemilu paruh waktu AS.
Facebook telah menghadapi peningkatan pengawasan atas peran iklan politik yang diduga dilakukan dalam pemilihan presiden terakhir. Perusahaan itu mengakui pada bulan September warga negara Rusia telah membeli lebih dari 100.000 dolar AS atau sekitar Rp1,3 miliar untuk iklan di platformnya dalam upaya untuk menabur perselisihan dalam pemilihan.
Iklan-iklan itu berfokus pada ras, agama, hak senjata, dan isu LGBTQ dan dilakukan sekitar 126 juta orang.
Rencananya, Zuckerberg akan bersaksi di depan dua komite kongres AS Rabu (11/4/2018) tentang masalah ini, juga tentang skandal terbaru mengenai akses ke data pengguna. [Independent]
